Diskusi dengan Pakar Islam dari Maroko dan Amerika Implementasi Demokrasi Indonesia Bergeser
Selasa, 29 Juli 2008
Penerapan demokrasi di Indonesia lebih maju dibanding dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Meski begitu, penerapan sistem demokrasi di negeri ini bertolak belakang dari prinsip-prinsip dasarnya. Sebab, esensi dari demokrasi adalah mengutamakan kepentingan rakyat banyak, bukan mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan.
Demikian benang merah yang terangkum dari diskusi pakar studi Islam dari Universitas Adelphy New York Prof Abdin Chande, pakar politik dari Maroko Prof Dr Said Kh El Hassan, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar Dr Shofwan Karim Elha MA dengan awak redaksi Padang Ekspres, di Carano Room, kemarin.
Sebelumnya, mereka tampil pada seminar international yang digelar di IAIN Imam Bonjol Padang dengan tajuk “International Seminar on Al Quds History and Demography in Islamic Perspective”. Hadir dalam diskusi tersebut, Pemimpin Umum Padang Ekspres H St Zaili Asril, dan jajarannya. Prof Abdin Chande menyatakan, penerapan demokrasi di Indonesia cenderung lebih mengutamakan keberadaan parpol.
Ini didasarkan pada kemunculan sejumlah parpol yang amat banyak, terlebih menjelang pesta demokrasi. Abdin yang juga sumando rang Sianok, Bukittinggi ini menilai, saat ini aplikasi sistem demokrasi di Indonesia bisa dikatakan berbeda bila dibandingkan beberapa dekade, atau tepatnya di era kepemimpinan Soeharto.
“Demokrasi saat itu bisa dikatakan berjalan baik. Setiap pelosok kampung yang saya datangi di Indonesia, ternyata telah ada kemajuan. Penduduk sudah mampu hidup mapan, dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan sampai ke pelosok mereka bisa menikmati televisi yang disambungkan dengan parabola. Demikian pula dengan kondisi jalannya yang sudah banyak diaspal,” ujarnya seraya menyatakan bahwa saat ini muncul semacam harapan untuk kembali ke sistem pemerintahan di era Soeharto.
“Seperti inilah nilai harfiah dari sebuah demokrasi. Kepentingan atau kemakmuran rakyat lebih utama dibandingkan kepentingan golongan atau kelompok. Dengan makmurnya rakyat, maka negara akan kuat,” tukasnya lagi. Abdin mengakui, untuk negara asalnya di Uganda yang memegang azas demokrasi, ternyata tidak seberhasil Indonesia. Demokrasi dijalankan hanya sebatas golongan tertentu saja. “Hal inilah yang sering menjadi permasalahan bagi warga negara asalnya tersebut,” sambung Abdin lagi.
Me-resume tema diskusinya di IAIN bertajuk “Islam and Democracy
Berfikir, Berbicara, Bertulis dan Berikhtiar 