Harian Singgalang Online

GB14 

Kamis, 01 April 2010

DPD dan Pemprov Sering Bertukar Jalan

H. DARLIS SYOFYAN

KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik  Indonesia (DPD RI), Irman Gusman dan tiga anggota DPD asal Sumbar, Reza Fahlevi, Alirman Sori dan Ema Yohana kini sedang berada di daerah ini untuk sosialisasi dan menyerap aspirasi.
Dalam diskusi dengan para rektor, tokoh masyarakat, ulama, ninik mamak, bundo kanduang, generasi muda dan kalangan pers Senin malam di Pangeran Beach Hotel, terjadi perdebatan yang sengit.
Harapan memang terlalu banyak yang disampaikan peserta. Irman dan tiga anggotanya dengan tangkas dan cedas menanggapinya.
Nyaring dan kiritisnya suara masyarakat di daerah sebenarnya tidak karena DPD itu belum berperan dalam umur enam tahun ini.
DPD sebenarnya manyandang lamang angek saja. Luapan muncul karena sudah terlalu lama negeri ini diperkosa oleh pemerintahnya sendiri. Kekuasaan pusat terlalu menonjol. Pusat dibangun dengan guyuran dana, dan bertabur fasilitas, sementara daerah hanya dapat gerimisnya.
Pemerintahan reformasi menangkap keluhan itu. Dengan perubahan UUD 1945 pada tahun 2001 lahirlah DPD RI. Lembaga, yang diharapkan dengan sangar dan garang serta bersuara lantang, berjuang di parlemen dalam membawa suara daerah.
Karena banyaknya tuntutan dan harapan, selama ini kita di daerah kurang happy melihat peran DPD, yang kurang mampu ‘berbunyi’.
Banyak juga yang menuding DPD ‘bertaring’ tapi tak menggigit, terutama ketika terlibat perundingan satu meja dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Itulah pentingnya sosialisasi dan diskusi itu. Terjawab oleh Irman dan anggotanya, bahwa hal itu tidak benar. Yang terjadi adalah, inisatif dari Sumbar yang mereka bawa ke parlemen cukup menonjol. Terutama, yang berkaitan dengan otonomi daerah, evaluasi hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Namun tak semuanya yang bisa ditembus oleh DPD. Yang terbaru soal penanganan gempa 30 September 2009 di Sumbar.
Irman menegaskan ke pemerintah pusat, bencana nasional. Sehingga penangan bencana lebih intens dan kucuran dana akan lebih banyak ke daerah. Tapi suara pemerintah di daerah menyebut gempa itu, bencana daerah.
Akibatnya kita rasakan hari ini. Sumbar pasca gempa kini seakan terbiarkan. Recovery tak jalan bahkan fasilitas pendidikan dan kantor kantor pemerintah serta fasilitas umum belum dibenahi. Masih banyak masyarakat yang tinggal ditenda dan di rumah hunian sementara (Huntara).
Keluhan itu setidaknya disampaikan oleh Rektor UNP, Prof Z Mawardi Efendi dan Rektor Universitas Muhammadiyah DR. Shofwan Karim dan sejumlah pembicara lainnya.
Inilah bukti bahwa antara pemerintah dan DPD, kadang kala, seiring bertukar jalan. Akibatnya masyarakat Sumbar yang menderita. (*)

Harian Singgalang Online

Diterbitkan oleh Home of My Thought, Talk, Writing and Effort

Mengabdi dalam bingkai rahmatan li al-alamin untuk menggapai ridha-Nya.

%d blogger menyukai ini: