:::HARIAN SINGGALANG ONLINE :::

Senin, 06 September 2010

Anak Miskin Prioritas Jadi CPNS

Padang, Singgalang
Menteri Hukum dan HAM RI, H. Patrialis Akbar akan memprioritaskan anak yatim-piatu, anak yatim, anak piatu, anak miskin dan anak pensiunan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Hal itu ditegaskan Patrialis Akbar dalam buka bersama dengan anak panti asuhan Muhammadiyah se-Kota Padang, pengurus Dewan Pimpindan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, pengurus Aisyiyah Sumbar, Ortom Muhammadiyah dan jajaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumbar, di GOR Universitas Negeri Padang (UNP), Sabtu (4/9).
Hadir pada kesempatan itu, Ketua DPW Muhammadiyah, H. RB Khatib Pahlawan Kayo, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB) Dr. H. Shofwan Karim Elha, tokoh Muham-madiyah, Syahrudji Tanjung, pengurus Aisyiyah Sumbar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Dr. Hj. Sumarni Alam, Walikota Padang, Dr. H. Fauzi Bahar, ratusan anak yatim piatu Panti Asuhan Muhammadiyah Sumbar dan undangan lainnya.

“Tahun depan, di masa kepemimpinan saya, Kementerian Hukum dan HAM RI akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Saya sudah bicara dengan 33 Kakanwil Hukum dan se-Indonesia, untuk memprioritaskan anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu dan anak orang miskin,” kata Patrialis Akbar.

Menurut Patrialis Akbar, hal itu dilakukannya sebagai pengejawantahan dari Surah Al Maun. Ditambahkan politisi PAN tersebut, umat Muslim tidak cukup hanya memberikan makan dan menyekolahkan anak yatim piatu dan anak orang miskin saja. Tetapi mereka juga berhak hidup layak dengan memberikan mereka pekerjaan yang layak kepada anak yatim piatu dan anak orang miskin tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

“Dari penelitian yang saya lakukan, banyak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak berasal dari orang miskin dan anak yatim. Mereka melakukan tindak pidana karena tidak ada yang memperhatikan mereka. Kalau sekarang kita berikan perhatian, berarti akan mengurangi warga binaan LP Anak yang berasal dari anak yatim dan anak orang miskin,” kata Patrialis.

Patrialis mengajak Walikota Padang H. Fauzi Bahar untuk memberikan prioritas yang sama di Pemko Padang.
“Kalau dapat hal ini ditularkan kepada walikota, bupati dan gubernur dan pemimpin lainnya, berarti kita telah memberikan kehidupan yang lebih layak kepada anak yatim piatu dan anak orang miskin,” kata Menkum HAM itu.
CPNS hhusus honorer

Dari Agam dilaporkan, pada 2011 pemerintah memberi kesempatan yang labih luas bagi pegawai honorer non database menjadi CPNS. Peluang tersebut akan dibuka melalaui tes CPNS yang khusus diperuntukkan bagi tenaga honorer.

“Memang pada tahun 2011 rencananya akan ada tes CPNS khusus tenaga honorer non database,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agam, Mulyadi, Minggu (4/9) di Lubuk Basung.

Namun, Mulyadi belum dapat memastikan pelaksanaan tes tersebut. Santer beredar kabar penerimaan tersebut akan dilaksanakan Maret 2011.

Untuk kepentingan tes tersebut sejak beberapa bulan terakhir telah dilakukan pendataaan terhadap tenaga honorer non database. Tetapi kebijakan tersebut tidak mengakomodir seluruh tenaga honorer non database. “Pendataan dilakukan terhadap mereka yang telah honorer selama lima tahun dan tidak terputus-putus,” jelas Mulyadi.
Lamanya honorer tersebut akan ditentukan dari SK pengangkatan yang dilakukan pejabat bersangkutan serta syarat-syarat lain. Sedangkan honor yang diterima tidak berasal dari APBD dan APBN.

Pascapengumpulan berkas tenaga honorer non database, akan dilaksanakan verifikasi data. Salah satu tujuan untuk menemukan jika ditemukan terjadinya pemalsuan data yang dikumpulkan. Proses tersebut akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember nanti.(017/413/210)