Momen Mendag Lantik Pejabat Tinggi Madya dan Pratama – Foto 1

Mendag Zulhas resmi melantik sejumlah Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan pada hari ini, Selasa (13/12). – Foto 2
— Read on news.detik.com/foto-news/d-6459725/momen-mendag-lantik-pejabat-tinggi-madya-dan-pratama/1

Wacana Politik Mulai Mengemuka dalam Khittah Ponorogo

SERIAL ESAI MUHAMMADIYAH MENGHADAPI 2024 (BAGIAN 3)

Oleh Shofwan Karim

Wacana Politik Mulai Mengemuka dalam Khittah Ponorogo

SERIAL ESAI MUHAMMADIYAH MENGHADAPI 2024 (BAGIAN 3)

Oleh Shofwan Karim

(Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar)

BERSAMA KETUM PP MUHAMMADIYAH DI CONVENTION HALL PROF DR HA SYAFII MAARIF 2022 DI KAMPUS I UM SUMBAR (dok SK)

ESSAY, POTRETKITA.net – Bila ditilik kepada lima khittah yang lain, baru pada  khittah ketiga Ponorogo agak semakin jelas dalam kaitan hak warga persyarikan dengan politik kebangsaan. Pada khittah kedua masih belum.  

Khittah kedua, Palembang 1956. Berisikan 7 hal. (1) Menjiwai pribadi para anggota, utamanya para pimpinan Muhammadiyah; (2) Menjalankan uswatun hasanah; (3) Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi; (4) Memperbanyak dan mempertinggi mutu amal; (5) Mempertinggi mutu anggota serta membentuk kader; (6) Mempererat ukhuwah; (7) Menuntun penghidupan anggota.

Pada khittah lain, netralitas persyarikatan semakin mengemuka tanpa menahan warga yang terjun ke politik praktis dan pesan tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Muhammadiyah. 

Mari lihat Khittah ketiga, Ponorogo 1969. Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo memproduk Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Singkatnya disebut “Khittah Ponorogo”. Khittah ini lahir sebagai amanah dari Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Khittah ini kelihatannya agak lebih “jantan-politik”, meski agak samar-samar

Matan (teks) Khittah Ponorogo dibagi menjadi dua bagian: pola dasar perjuangan dan program dasar perjuangan.

BACA JUGA : 

Pola Dasar Perjuangan : (1) Muhammadiyah berjuang untuk mencapai atau mewujudkan suatu cita-cita dan keyakinan hidup yang bersumber dari ajaran Islam; (2) Dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita dan keyakinan hidup;

(3) Dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud harus dilakukan melalui dua saluran/bidang secara simultan yaitu : (a) Saluran politik kenegaraan (politik praktis); (b) Saluran Masyarakat; 

(4) Untuk melakukan perjuangan dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi mungkar seperti yang dimaksud di atas dibuat alatnya masing-masing yang berupa organisasi; (a) Untuk saluran/bidang politik kenegaraan (politik praktis) dengan organisasi politik (partai); (b) Untuk saluran/bidang masyarakat dengan organisasi non partai, Muhammadiyah sebagai  organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dalam bidang masyarakat.

Sedang untuk alat perjuangan dalam bidang politik kenegaraan (politik praktis), Muhammadiyah membentuk satu partai politik diluar organisasi Muhammadiyah. (1) Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan obyek dan wajib membinanya; (2) Antara Muhammadiyah dan partai tidak ada hubungan organisatoris, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis;

(3) Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri menurut caranya sendiri-sendiri, tetapi dengan saling pengertian dan menuju tujuan yang satu. (4) Pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya demi tertibnya pembagian pekerjaan (spesialisasi).

PROGRAM DASAR PERJUANGAN

Dengan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dengan arti dan proporsi yang sebenarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional dan secara kongkrit tentang Islam. 

Bahwa Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi masyarakat yang adil, makmur, sejahtera bahagia materiil dan spirituil yang diridhoi Alloh SWT.

Khittah Keempat, Ujung Pandang 1971. Muhammadiyah memang pernah terlibat poltik praktis melalui Masyumi. Namun, sejak khittah Ujung Pandang tahun 1971, Muhammadiyah tak pernah lagi terlibat dalam politik praktis hingga saat ini. 

Pada khittah berikut, netralitas persyarikatan semakin mengemuka tanpa menahan warga yang terjun ke politik praktis dan pesan tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan Muhammadiyah.

Berikut isi khittah Ujung Pandang (1971): (a) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan masyarakat dan tidak mempunyai afiliasi dengan partai politik manapun; (b) Setiap warga Muhammadiyah, sesuai dengan asasinya dapat / tidak memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART:

(c) Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah islam setelah pemilu 1971, Muhammadiyah melakukan gerakan amar ma’ruf nahi munkar secara konstruktif dan positif terhadap Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); (d) Mengamanatkan PP Muhammadiyah untuk menggariskan dan mengambil langkah-langkah dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan mental spiritual.

Mari lihat berikutnya. Khittah kelima, Surabaya 1978. (a) Muhammadiyah adalah Gerakan Da’wah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.

(b). Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muham­madiyah. 

Khittah keenam, Denpasar 2002. Khittah ini menyatakan bahwa Muhammadiyah akan  tetap berada dalam kerangka gerakan dakwah dan tajdid yang menjadi fokus dan orientasi utama gerakannya, dapat mengembangkan fungsi kelompok kepentingan atau sebagai gerakan social civil-society dalam memainkan peran berbangsa dan bernegara.

Sampai sekarang, sejak 2002 pedoman sebagai gerakan sosial civil-society belum pernah ditinjau apalagi diubah. Artinya, tetap saja secara arif dipahami bahwa persyarikan sebagai jamaah dan jam’iah bebas dan aktif menjaga hubungan kedekatan dengan berbagai politik tanpa terkontaminasi secara structural.

Tentu saja secara kultural dan fungsional sebagai gerakan masyarakat madani, Muhammadiyah bukan membelakang kepada Partai Politik. Akan tetapi tetap menjaga kedekatan dan dapat saja secara arif mencari dan mendorong keunggulan warga Muhammadiyah yang punya talenta dan DNA serta jagoan politik harus disokong dengan cara yang lebih dinamis dan kondusif. (Bersambung)

Khittah 12 Langkah Tahun 1938 Tetap Relevan

Shofwan Karim, Masjid Nurul Ihsan, 2022 (Dok)

Serial Esai  Muhammadiyah Menghadapi 2024 (2)

Khittah 12 Langkah Tahun 1938 Tetap Relevan

Oleh Shofwan Karim

Pada awalnya khittah  berarti garis atau langkah. Dalam kaitan itu esai ini  memahami khittah artinya garis besar perjuangan. Dalam khittah terkandung konsepsi  perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah dari persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam muhammadiyah khittah merupakan landasan filosofis gerakan. Khittah menjadi landasan berpikir, bertindak dan beramal bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Hal itu boleh disebut sebagai  garis-garis besar haluan perjuangan Muhammadiyah (GBHPM).  Selamanya tidak boleh bertentangan dengan mukaddimah anggaran dasar, asas dan tujuan Muhammadiyah.

Berbeda dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, kedudukan khittah dalam persyarikatan memiliki posisi khusus. Jika AD/ART merupakan landasan dalam menggerakkan persyarikatan sebagai sebuah organisasi, maka khittah menjadi landasan berbuat dan berperilaku anggota Muhammadiyah, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan social. Termasuk   dalam hal-hal strategis di dalam pengambilan kebijakan organisasi. Dalam kaitan inilah berkelindan secara lentur dan bijak  dalalam interaksi Muhammadiyah sebagai persyarikan maupun individu warga dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Di dalam bentangan panjang sejarah Muhammadiyah dikenal paling tidak ada 6 khittah perjuangan.  Satu di antara 6 itu adalah yang paling awal, khittah 12 Tafsir Langkah Muhammadiyah 1938.  Pada waktu itu dianggap semangat bermuhammadiyah agak melemah, maka khittah ini menjahit kembali semangat revitalisasi.

Situs UM Metro (Mukhtar Hadi, 2021) menguraikan agak rinci khitttah ini dalam diksi kata dan frasa masa itu. Langkah pertama adalah memperdalam masuknya iman, yaitu hendaklah iman itu ditablighkan ( disampaikan), disiarkan dengan selebar-lebarnya, diberi riwayatnya dan diberi dalil buktinya, dipengaruhkan dan digembirakan sampai iman itu mendarah daging, masuk di tulang sungsum dan mendalam di hati sanubari kita.

Langkah kedua adalah memperluas faham agama, yaitu hendaklah faham agama yang sesungguhnya itu dibentangkan dengan arti yang seluas-luasnya, boleh diujikan dan diperbandingkan, sehingga kita anggota Muhammadiyah memahami agama Islam secara luas, tidak memahami Islam secara sempit dan kaku.

Langkah ketiga, memperbuahkan budi pekerti, yaitu bahwa setiap anggota Muhammadiyah harus memahami dan menerangkannya pada yang lain, mana akhlak yang terpuji ( akhlaqul mahmudah) dan mana akhlak yang tercela ( akhlaqul mazmumah). Setiap anggota Muhammadiyah harus melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah keempat, menuntun amalan Intiqad. Yang dimaksud amalan intiqad adalah hendaknya kita senantiasa melakukan perbaikan diri kita sendiri (self corectie) atau senantiasa melakukan evaluasi  baik untuk amalan kita sendiri maupun evaluasi terhadap pekerjaan atau tugas tanggungjawab kita di persyarikatan.

Langkah kelima, menguatkan persatuan, yaitu hendaklah senentiasa menguatkan persatuan organisasi dan mengokohkan persaudaraan (Ukhuwah), menempatkan persamaan hak dan memberikan kemerdekaan bagi pikiran-pikiran yang berkembang.

 Langkah keenam, menegakkan keadilan, yaitu hendaklah keadilan itu dijalankan dan ditegakkan dengan semestinya walaupun akan mengenai badan sendiri dan sanak famili kita sendiri. Ketetapan yang sudah diputuskan dengan seadil-adilnya hendaknya dibela dan dipertahankan dimanapun juga.

Langkah ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Setiap anggota Muhammadiyah, dalam segala gerak dan langkahnya tidak boleh melupakan hikmah kebijaksanaan, yaitu bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya (proporsinya), memutuskan dan melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa, disendikan kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah.

Sedangkan langkah kedelapan sampai dengan langkah ke dua belas adalah, menguatkan majlis Tanwir, mengadakan konperensi bagian, mempermusyawaratkan putusan, mengawaskan gerakan jalan ( memperhatikan secara tajam gerakan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan yang akan dihadapi kedepan), dan mempersambungkan gerakan luar (bekerjasama dengan pihak eksternal dengan dasar silaturahmi dan tolong menolong).

Ditambahkan Mukhtar Hadi mengutip penjesalan di atas. Dalam kata penutup 12 tafsir langkah Muhammadiyah dinyatakan bahwa langkah ke 1 sampai dengan 7 adalah langkah ilmu yang membutuhkan keterangan dan penjelasan. Adapun langkah ke 8 sampai dengan langkah 12 adalah langkah mati, yakni tinggal dipratekkan saja atau dilaksanakan saja, karena sudah terang dan nyata.

Meskipun khittah dua belas tafsir langkah Muhammadiyah sebagaimana di atas adalah kebijakan PP Muhammadiyah yang dijadikan garis perjuangan Muhammadiyah antara 1938 – 1940, namun khittah itu sampai sekarang masih sangat relevan bagi persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam.

Di dalam pengkaderan Pemuda Muhammadiyah, IMM dan IPM kapan saja sampai sekarang, selalu khittah 12 langkah ini menjadi materi pokok. Penulis ingat Kembali betapa Allah Yarham Ramli AD sebagai Bapak Ideologis Muhammadiyah Sumbar tahun-tahun 70-an, 80-an,  dengan sistematis dan retorika jitu meresapkannya semua butir tadi  ke dalam jiwa  dan lubuk hati AMM. (Bersambung)

Mencontoh Tokoh Strukrtural dan Kultural Muhammadiyah ?

Shofwan Karim, 2009 di Saint Petersburg, Russia

Esai Muhammadiyah Menghadapi 2024 (1)

Mencontoh Tokoh Strukrtural dan Kultural Muhammadiyah ?

Oleh Shofwan Karim

Tiba-tiba masuk surat ke PWM. Diiringi WA ke saya.  Assalamu’alaikum Wr.Wb Bang? Sehubungan dengan keinginan kami untuk maju sebagai Aggota DPD RI pada pemilu 2024, maka selaku kader kami ingin bersilaturrahim untuk mendapatkan do’a restu, nasehat dan arahan dari PWM Sumbar. Terima kasih Wassalam 🙏

Surat dan Chatting Whatsapp (WA)  itu saya terima setelah pulang dari Koordinasi Nasional Muhammadiyah 16-18 September lalu di Magelang. Dari seluruh Indonesia hadir semua PWM sebenyak 135 orang bersama Pimpinan Ortom dan AUM serta PTMA. Ketua PWM Sumbar bersama Wakil Ketua membidangi LHKP hadir penuh.

Terhadap WA tadi Saya belum jawab langsung. Pemilu 2024 masih relative jauh. Saya masih mempelajari risalah Magelang yang dirilis ke Media.

Ternyata rilis itu lebh banyak ke eksternal. Himbauan politik ke pemerintah dan pihak lain.

Ilustrasi: Shofwan Karim (paling kanan) dan CWY-YLIA, Charlottetown, PEI Canada, December 2013 (Doc)

Lalu saya WA LHKP Pusat. Menagih, mana bimbingan internal. Mana inti pidato Kertua Umum dan  nara sumber lain. Mana inti hasil diskusi pleno dan komisi yang bersifat praktis dan bisa dieksekusi oleh  jajaraan PWM ke bawah.

Dan baru, 29 September kemarin dikirim ke saya. Di samping risalah ada bimbingan internal dan notulen pertemuan  lengkap. Itu semua sedang saya ramu untuk pada waktunya di sampaikan ke jajaran Muhammadiyah Sumbar baik oral  maupun literal seperti esai ini.

Terhadap permintan kader tadi, Saya tercenung dalam sekali dan membatin. Kagum dengan semangat kader itu. Kagum, karena ada kader (dia menamakan dirinya) memiliki semangat, tekad dan sudah mulai turun ke lapangan. Malah saya baca di media sudah diklaim mendapat dukungan dan mengumpulkan KTP di suatu tempat.

Tiba-tiba   saya tersentak atas  stigma. Misalnya apa yang disebut Buya Allah Yarham Ketua PP Muhammadiyah (waktu itu belum ada istilah Ketua Umum) Prof Dr H Ahmad Syafii Maarif, MA (1935-2022). “Muhammadiyah itu yatim-piatu politik”.

Ketum sekarang Prof Haedar dalam Koordinasi bilang, “meski Muhammmadiyah menggerakan amal usaha 164 PTMA, 28 ribu BA-TK, MIN, SD, SLTP-SLTA, lebih 150 RSMA, Ribuan Panti Asuhan MA dan seterusnya, tetapi bila ada Pemilu, yang dihitung itu jumlah setiap Kepala Warga Muhammdiyah-Aisyiyah dan Ortom serta AUM tadi tidak seberapa. Hingga sulit sekali menang, kalau ada kader yang paten Muhmmadiyahnya dan didukung pihak lain baru bisa menang”.

Tafsiran tematik terhadap kedua contoh stigma itu (banyak lagi yang  lain) bahwa politik itu penting.Saya membaca ulang  QS,  3; 104, 110.   Amar Aa’ruf Nahy Mungkar (AMNM) itu tidak jalan sempurna bila tidak dengan kekuasaan. Bagitu menurut Tafsir Ibnu Katsir dan Said Qutub dalm Kitab Tafsirnya. Bedanya yang pertama graduatif-bertahaf dan yang kedua langsung: tanpa kekuasaan, AMNM itu nihil.

Itulah sebabnya Prof Dr H. Amin Rais, MA  (MAR) dan Prof Dr H Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, MA ( Din Syamsuddin/DS), Ketua dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, (1995-1998; 2005-2015) terjun ke dunia Politik.

Sejalan dengan itu Drs Hajrianto Thohari, MA menjadi Petinggi Golkar kemudian menjadi Wakil Ketua MPR dan Dubes di Libanon. Mereka segelintir tokoh Muhammadiyah  struktutural, biologis, genetic dan ideologis.

Yang lain tokoh Muhammadiyah kultural , biologis, genetik, ideologis. Untuk menyebut di antaanya adalah  H Irman Gusman, SE., MBA,  Wakil Ketua, Ketua DPD RI 2004-2009; 2009-2016. Drs. H. DaruI Sisika, M.Si Fraksi Golkar DPR RI  1997-1999; 2019-2024. Drs. H. Guspadi Gaus, M.Si dari DPRD Sumbar melompat menjadi DPR RI 2019-2024 dari Fraksi PAN. H. Asli Chaidir, SH dari DPRD Sumbar ke DPR RI 2014-2019. H. Leonardy Harmainy, S.IP., M.H dari Ketua DPRD  Sumbar menjadi DPD RI 2016-2024. Hj. Emma Yohanna, DPD RI 2009-2024 dan banyak lagi tokoh yang lain.

Kembali ke  tokoh structural, MAR menjadi motor utama pendirian Partai Amanat Nasionnal (PAN) 23 Agustus 1998. Menjadi Ketua MPR RI (1999-2004). Kemudian mendirikan Partai Umat 1 Oktober 2020.

DS, pernah menjadi Wakil Sekjen Golkar sebelum 1998 dan Dirjen Binapenta pada Kemenaker. Pasca Ketum PP Muhammadiyah, mendirikan Ormas Pergerakan Indonesia Maju (2016). DS mendeklarasikan Partai Pelita, 28 Februari 2022.

Kedua tokoh utama Muhammadiyah pada zamannya itu berazam menjadi Presiden RI . Begitu menurut portal beberapa media main-stream dan situs online.  Tujuan yang sangat ikhlas dan sangat mulia. Meskipun Partai Umat lolos verifikasi untuk Pemilu dan Partai Pelita, belum untuk Pemilu 2024. Tentu saja bila di dalami ke lubuk hati keduanya dengan mendalam niat azam tadi  mungkin masih terpendam.

Kiranya sudah menyebar dan meresap semua  semangat pengabdian poilitik tadi itu  ke kader Muhammadiyah di berbagai wilayah, provinsi dan daerah kota-kabupaten di seluruh Indonesia. Salah satu agaknya kader yang kita kutip di awal esai ini. (Bersambung-Pedoman Khittah dan Risalah)

Melawan Sinisme Proklamator Hatta, Korupsi sebagai Budaya

Melawan Sinisme Proklamator Hatta, Korupsi sebagai Budaya

Shofwan Karim

Minggu, 04 September 2022 – 10:39 WIB

Melawan Sinisme Proklamator Hatta, Korupsi sebagai Budaya

Shofwan Karim
Ketua Umum Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau (YPKM) 
Ketua PWM dan Dosen Pascasarjana UM Sumbar

SUDAH lama wacana kebudayaan terpinggirkan. Keadaan itu semakin hari tergusur oleh riuh-rendah wancana politik dan sarut marut ekonomi global, regional, dan nasional.

Meskipun politik dan ekonomi menurut para antropolog termasuk di antara unsur-unsur universal kebudayaan, tetapi wacana kedua frasa itu tidak menyentuh kepada defnisi filosofis kebudayaan yang merupakan repleksi budi dan daya. Selama ini, definisi politik dan ekonomi lebih kepada definisi teknis-eksekusi-operasional.

Apakah politik dan ekonomi kita pada beberapa kurun waktu dan dekade-dekade terakhir ini berbasis kebudayaan? Pertanyaan yang agaknya aneh bagi para politisi dan pelaku ekonomi di negeri ini. 

Bahkan sejak hampir dua bulan terakhir, wacana kebudayaan lenyap karena isu kasus pembunuhan Brigadir J dan subsidi pemerintah yang tinggi untuk rakyat. Di tengah keadaan itu, Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau bekerja sama dengan Pemprov Sumbar dan DPD RI berhajat untuk melaksanakan Kongres Kebudayaan.

Sebagai agenda Pra-Kongres, pada 9 Agustus lalu sudah dilaksanakan acara Peluncuran Kongres dimaksud di sebuah hotel di Padang. Irman Gusman, Musliar Kasim, Nursyirwan Efendi, Insanul Kamil dan Gubernur Sumbar menyampaikan beberapa pemikiran tentang pentingnya Kongres Kebudayaan ini.

Selanjutnya, pada Senin 5 September ini dilaksanakan Seminar Hasil Survei Persepsi Masyarakat tentang Makna Kebudayaan di Indonesia di Padang. Agenda ini merupakan prelimeneri atau awal Pra-Kongres di samping dua agenda lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar dan Revitalisasi, Rekonstruksi (?) Adat dan Budaya Minangkabau yang akan menjadi agenda Pra-Kongres berikutnya. 

Kembali kepada survei, giat ini dilaksanakan pada 13 sampai 29 Maret 2022 lalu. Hanya karena hal-hal teknis, survei yang digagas tahun lalu itu sebelum nanti Kongres Kebudayaan ditayangseminarkan pekan ini. 

Akan menjadi pembahas di antaranya Dr Yudi Latif, seorang penulis produktif mantan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila yang “dinobatkan” sebagai pemikir kenegaraan dan kebudayaan. Pembahas kedua adalah Prof. Dr. Nursyirwan, Antropolog lulusan sebuah Universitas di Jerman, sekarang Direktur Pascasarjana Unand.

Survei dilaksanakan oleh Dr. Asrinaldi dan Tim dari Unand, merangkum beberapa legaran diskusi di YPKM. Terpantik gagasan Musliar Kasim dan Irman Gusman, anggota dan Ketua Pembina YPKM yang menginginkan bahwa Kongres Kebudayaan harus diawali dulu dengan survei tentang seberapa jauh persepsi masyarakat Indonesia tentang kebudayaan.

Hal ini terasa amat penting karena semua sudah merasakan goncangan kebudayaan setelah dunia di haru biru oleh revolusi 4.0 dan 5.0 tekonologi digital dan informasi yang tengah berlangsung sekarang ini.

Bagaimana persaingan, sekaligus partnership, kemitraan global, regional dan nasional antar bangsa-bangsa dan internal bangsa di dunia dewasa ini. Wa bil khusus bagi masyarakat Indonesia.

Oleh tim dirumuskan tujuan survei ini meliputi persepsi tentang beberapa hal. Pertama, nilai agama dan kebudayaan yang menjadi akar ideologi Pancasila yang meliputi nilai-nilai ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 

Kedua, peran dan kedudukan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era revolusi teknologi 4.0. Ketiga, semangat kemajemukan dan multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, respons masyarakat terkait dengan revolusi teknologi 4.0 dan menuju 5.0 serta kesiapan mereka menghadapi perubahan tersebut. Kelima, mengidentifikasi harapan masyarakat terkait dengan peran dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat itu sendiri, dan pemangku kepentingan bangsa dalam merespons perkembangan zaman yang terus berubah. 

Tentu saja hasil survei bukan jawaban konkret atas lahirnya peta jalan kebudayaan Indonesia. Peta jalan itu akan dijawab nanti pada Kongres Kebudayaaan itu sendiri. Hebatnya, tim survei telah mendapatkan skema awal persepsi masyarakat Indonesia secara acak dari Sabang sampai Merauke dan dari Sangih sampai ke Pulau Rote. 

Disimpulkan dalam 7 tabel persepsi. (1) Persepsi terhadap bebudayaan Indonesia dan lokal; (2) Persepsi terhadap Kebudayaan global; (3) Persepsi terhadap Pancasila sebagai ideologi Bangsa; (4) Persepsi terhadap revolusi 4.0; (5) Persepsi terhadap peran individu dalam pengembangan Kebudayaan; (6) Persepsi terhadap Indonesia emas Tahun 2045; (7) Persepsi terhadap pemahaman budaya generasi muda.

Dr. Asrinaldi dan Tim mengompilasi dari hasil data survei yang mereka lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Secara umum Indeks Persepsi Masyarakat Indonesia tentang Kebudayaan berada pada level yang tinggi sebanyak 54,1%. Ini dapat dimaknai bahwa masyarakat masih menempatkan kebudayaan sebagai variabel yang penting dalam membangun bangsa Indonesia. 

Komposisi persepsi masyarakat mengenai kebudayaan Indonesia dan lokal berada pada level sedang, yaitu 4,2 poin. Artinya, eksistensi kebudayaan Indonesia dan lokal masih menjadi perhatian masyarakat. 

Akan tetapi ditemukan pula hal-hal yang mengkhawatirkan. Di antaranya ada persepsi bahwa nilai-nilai kebudayaan Indonesia mulai tergerus oleh kebudayaan asing (global) dengan indeks 3,86 poin. 

Selanjutnya, Indeks Komposisi Persepsi Terhadap Kebudayaan Global cenderung rendah dengan angka 3,84. Meskipun ada pernyataan bahwa budaya global mudah diadopsi dan disesuaikan dengan budaya Indonesia untuk pemajuan kebudayaan Indonesia, namun indeksnya rendah yaitu sebesar 3,62 poin.

Sementara itu terkait dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, indeksnya berada pada level sedang dengan angka 4,13 poin. Masalah yang mendapat perhatian dari masyarakat karena memiliki indeks rendah adalah perlunya tafsir ulang terhadap sila-sila yang ada di Pancasila. Fenomena ini ditegaskan dengan nilai indeks item sebesar 3,77 poin.

Pada aspek Indeks Komposisi Terkait Persepsi Terhadap Revolusi Teknologi 4.0 berada pada level rendah dengan nilai indeks sebesar 3,93 poin. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada aspek ini. 

Pada bagian lain, masyarakat memberi perhatian pada kondisi budaya lokal yang kurang berkembang. Hal itu dapat mempengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia. Indeks item pernyataan ini paling rendah di antara kelompok persepsi ini, yaitu 3,69 poin. 

Begitu juga dengan indeks item pernyataan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia Tahun 2045 juga mendapat indeks yang rendah sebesar 3,87 poin. Artinya, dari aspek kebudayaan persepsi yang ditemukan tidak menggembirakan.

Sementara aspek lain yang juga menjadi perhatian publik adalah pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai budaya setempat yang juga perlu mendapat perhatian karena indeks pada pernyataan ini juga rendah dengan angka 3,93 poin. 

Tentu saja survei ini akan memberikan kabar baik. Di antaranya bahwa kebudayaan amatlah penting untuk pemajuan kebudayaan. Dan sebagai infrastruktur sudah ada undang-undang tentang kebudayaan nasional. 

Pada 27 April 2017, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disahkan pemerintah sebagai acuan legal formal pertama untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia.

Yang perlu diingat, kekayaan budaya, bukan hanya bersifat material seperti artifak budaya, seni dan budaya tetapi yang amat mendasar adalah kepribadian dan cara berfikir (world-view) serta cara hidup (the way of life) bangsa Indonesia. 

Hedonistik, di antaranya yang membuat korupsi merajalela, meski sudah ada Undang-Undang Antikorupsi tetap saja harus dimulai dari kebudayaan. Dengan begitu, sinisme Proklamator Hatta pada 5 dan 6 dekade lalu (Marwata, 2022; Mahfud, MD, 2021) dan bahwa korupsi menjadi budaya, harus terus menerus kita ubah menjadi korupsi adalah potret orang yang tak berbudaya. 

Koruptor harus dilawan dan itu yang paling mendasar adalah melalui kebudayaan. Wa Alla a’lam bi al-shawab. 

(kri)

Melawan Sinisme Proklamator Hatta, Korupsi sebagai Budaya (sindonews.com)

%d blogger menyukai ini: