Islam di Minangkabau, Kairo 2004

Islam di Minangkabau dan Beberapa Isyu Aktual [1]
Oleh Shofwan Karim[2]

I. Introduksi
Wilayah kultural Minangkabau yang meliputi wilayah Administrasi Pemerintahan Sumatra Barat adalah Provinsi di sebelah Barat bagian tengah Sumatera. Provinsi ini berbatasan dengan sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan lautan Hindia, sebelah Utara dengan Provinsi Sumatra Utara dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi. Penduduknya sekarang 4,5 juta orang.
Mata pencaharian pokok atau ekonomi berdasarkan perdagangan, small business, usaha kecil dan menengah, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Budaya Minangkabau yang berintikan Adat Minangkabau menganut sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu atau matrilinial line. Kehidupan sosial dan keluarga diatur di dalam tatanan kesukuan yang berdasarkan dua kelarasan utama : Bodi Caniago dan Koto Piliang yang kemudian masing-masing kelarasan itu berkembang ke dalam berbagai suku.
Setelah Islam masuk beberapa abad lalu, agama yang dipegang teguh masyarakat Minangkabau adalah Islam di samping memegang teguh adat. Dengan begitu Islam dan adat menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Maka lahirlah adagium Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Perpaduan keduanya melahirkan harmoni sosial di bawah sistem kepemimpinan tigo tunggu sajarangan: Ninik–Mamak, Alim-Ulama dan Cerdik-Pandai serta tigo tali sapilin: Adat, Syara’ dan Undang.
Di dalam menjalankan tatanan kehidupan sosial budaya, politik, pemerintahan, ekonomi dan keagamaan, masyarakat Minangkabau senantiasa mendasarkan keputusan dan membuat kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. Bulek aie ka pambuluah, bulek kato dek mufakaik. Kok bulek dapek digiliangkan kok picak dapek dilayangkan. Intinya adalah setiap gerak kehidupan bersama mestilah dimusyawarahkan untuk diperiakan dan dipertidakkan atau dipaiokan dan dipatidokan.

II. Refleksi
Minangkabau, sebagai bagian tak terpisahkan dengan Tanah Air Indonesia, mengalami pasang naik dan surut kehidupan berbangsa dan bernegara sejak zaman klasik, penjajahan Belanda, era pergerakan nasional, penjajahan Jepang, alam kemerdekaan awal, masa Orde Lama, masa Orde baru dan sekarang Orde Reformasi (1978-2004). Yang paling khas di dalam kehidupan pemerintahan, kenegaraan dan kebangsaan itu bagi Minangkabau adalah peristiwa PRRI (1957-1960). Peristiwa ini oleh sebagian besar kalangan masyarakat Minangkabau baik yang di kampung maupun di rantau membekas sebagai trauma. Trauma itu membuat masyarakat Minangkabau tertekan secara psikologis. Keadaan itu berjalan di sisa masa akhir Orde Lama. Pada masas ini kepemimpinan dan kebijakan publik dinomisasi oleh kaum komunis dan nasionalis serta kaum agama tradisionalis yang disebut Nasakom yang pada intinya semuanya terpusat kepada Soekarno.
Pasca rezim Soekarno, setelah pembunuhan Jenderal tahun 1965, lahirlah Orde Baru atau pemerintahan Soharto. Pada masa awal era ini masyarakat Minangkabau mulai merehabilitir diri. Pada waktu ini Sumatara Barat dipimpin seorang Gubernur Sipil Harun Zain yang memerintah dengan motto : Mambangkik Batang Tarandam. Pada dasarnya era ini situasi Minangkabau yang porak-poranda dilanda perang saudara dengan pemerintah pusat sebelumnya, hendak diperbaiki. Minangkabau mengembalikan harga diri dan martabat. [3]
Era klasik dan masa pergerakan nasional yang telah diisi oleh perjuangan tokoh-tokoh Islam dan nasionalis Minangkbau ingin dijadikan motivasi ulang untuk kejayaan. Tuanku Imam Bonjol, Siti Manggopoh, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Jalaludin al-Falaki al-Azhari, Dr. Syekh Abdul Karim Amarullah (Inyiek Rasul) , Dr. Syekh Abdullah Ahmad, Syekh Moh. Jamil Jambek atau Inyiak Jambek, Inyiek Musa Parabek, Inyiek Sulaiman Al-Rasuli, Rahmah El-Yunusiah, Zainuddin Labai el-Yunisy, Agus Salim, Rasuna Said, Duski Samad, Hatta, Natsir, HAMKA, Sutan Syahrir, Moh. Yamin dan deratan tokoh besar bangsa yang sebelumnya telah mengharumkan nama Minangkabau di pelataran nasional, kembali ditoleh sebagai motivasi kemajuan.
III. Peranan Alumni Timur Tengah
Di akhir 60-an dan awal 70-an ada dua alumnus Univeristas Al-Azhar, Kairo dan Timur Tengah yang amat sentral peranannya di dalam kehidupan keagamaan dan sosial pendidikan di Minangkabau. Meraka adalah Prof. Dr. H. Mahmud Yunus, H. Baharuddin Syarif, MA. Dan mantan Dubes RI di Irak. HMD Dt. Palimo Kayo.
Dua yang pertama berjasa mengembangkan pendidikan tinggi Islam IAIN Imam Bonjol yang kedua berjasa membangun harga diri keagaamaan Minangkabau sebagai Ketua MUI pertama di Sumatera Barat dan benteng umat Islam dalam menghadapi propaganda Kristen di Minangkabau.
Palimo Kayo bersama Moh. Natsir dari DDII Pusat amat berjasa di dalam mengembangkan dakwah Islam terutama menghadapi misi Kristen itu di Sumbar dengan mendirikan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dan Sekolah Tinggi Akademi Agama dan Bahasa Arab (AKABAH) di Bukittinggi pada 1970-an awal. Ibnu Sina kini ada pada beberapa kota dan daerah di Sumbar[4] sedangkan AKABAH akhir-akhir ini tidak ada yang mengurus.
Dewasa ini alumni Timur Tengah yang berasal dari beberapa universitas di Mesir, Marokko, Saudi Arabia, Libya dan Syiria ada sekita 30-an orang. Yang paling dominan adalah dari Kairo baik Universitas Azhar maupun yang lain. Secara fungsional banyak yang mengabdi di bidang pendidikan dan dakwah. Rektor IAIN Imam Bonjol Prof. Dr. Maidir Harun dan Ketua MUI Sumbar Prof. Dr. Nasrun Harun agaknya di antara mereka yang berada pada posisi puncak institusi formal dan sosial dewasa ini. Selain mereka banyak yang mengajar di beberapa perguruan tinggi, pesantren, madrasah dan aktivis muballig di Sumbar. Sebagian di antara mereka ada yang menjadi pegawai negeri dan sebagian lain tetap swasta. Beberapa di antara mereka ada yang menamatkan sampai S3 di Timur Tengah, tetapi kebanyakan hanya sampai S1 (Lc) dan S2 (MA). Mereka yang tersebut terakhir ini banyak pula yang meneruskan kuliah strata berikutnya di Indonesia sampai jenjang paling tinggi. Secara individual mereka sangat berperanan di dalam kehidupan sisoal kemasyarakatan, pendidikan, dakwah dan keumatan secara umum. Menurut Dr. Eka Putra Warman, MA, Ketua Yayasan HIMAKA dalam waktu dekat akan diadakan konsolidasi para alumni ini.

IV. Organisasi Islam dan Pendidikan

Bersama masuknya pengaruh kemajuan pada awal abad ke-20 ke Indonesia, Minangkabau merupakan pintu gerbang utama . Menurut Korver (1985) dan Noer (1980) paling tidak ada 3 jalur utama masuknya pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia dari Timur Tengah. Ketiganya adalah melalui masyarakat Indonesia keturunan Arab; tokoh-tokoh modernis Islam Minangkabau; dan organisasi Islam modern dan tradisional seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan Tarbiyah Islamiyah.
Khusus untuk Minangkabau organisasi Islam yang dominan di tengah masyarakat di perkotaan dan pedesaan adalah Muhammadiyah[5], Tarbiyah Islamiyah[6] dan Jama’ah Tariqat, baik Syatariyah maupun Naqsyabandiyah. Dua yang pertama di samping merupakan jam’iah, persyarikatan sosial kemasyarakatan juga mempunyai amal usaha di berbagai bidang.. Muhamamdiyah mempunyai 291 instalasi pendidikan dari Taman Kanak-kanak, SD, Ibtidaiyah, Pesantren, SMA, SMP, Tsanawiyah , Aliyah dan Universitas Muhammadiyah Sumbar dengan 6 Fakultas dengan program D3, S1 dan Pascasarjana serta Akademi perawat.[7] Pusat pendidikan Islam Muhammadiyah yang akhir tahun 70-an disebut Pesantren terbesar adalah di Kauman Padang Panjang, Al-Kautsra 50 Kota, Muallimin di Sawahg Dangka Agam dan Muaalimin di Lintau dan Batu sangkar serta di Ujung Gading Pasaman Barat. Sementara Tarbiyah Islamiyah, mempunyai puluhan madrasah dengan pusatnya natra lain di Ampek Angkek Canduang serta Batu Hampar Payaukumbuh.
Di samping Muhammadiyah dan Tarbiyah ada lembaga pendidikan independen yang cukup punya nama dan sudah dianggap berjasa di dalam meningkatkan SDM angkatan muda Islam Minangkabau, khususnya dan Indonesia umumnya seperti Thawalib di Padang Panjang dan Parabek, serta Diniyah Putri Padang Panjang. Sejak tahun 1990-an lair pula Madrasah atau Pesantren moderen Nurul Ikhlas dan Serambi Mekkah di Padang Panjang serta Pondok Pesantren Moderen Terpadu Prof. Dr. HAMKA di Duku Padang Pariaman. Namun kalau dilihat dari ciri orientasi pemikiran kemoderen dan keislaman, serta tokoh-tokoh pengelolanya, mereka semua termasuk warga persyarikatan Muhammadiyah. Walaupun secara organisatopris mereka tidak terikat dengan Muhammayah.
Akan halnya Tariqat Syatariyah dan Nasqsyabandiyah, merupakan kumpulan jam’ah yang ada beberapa nagari di Pariaman, Pasaman, Agam, 50 Kota, Pesisir Selatan, Sawahlunto Sijunjung dan sebagian Tanah Datar. Koto Tuo, sebuah nagari di Agam di pinggiran jalan arah ke Maninjau dari Bukittinggi ada surau utamanya yang merupakan basis Syataruyah untuk Sumbar, Riau dan Jambi. Nagari Ulakan di Pariaman merupakan tempat ziarah utama kaum Syatariyah sebagai tempat makam Syekh Burhanuddin yang dianggap pembawa awal tariqat ini ke umbar dari Aceh pada awal abad ke-17. Jama’ah tariqat ini tidak menggarap lembaga pendidikan formal seperti Muhammadiyah dan Tarbiyah, tetapi memfokuskan diri kepada pembinaan jama’ah dan kelompok zikir, pengajian dan wirid-wirid serta bimbingan kerohanian.
Sebagian di antara mereka yang tadinya melakukan zikir dan kegiatan jama’ah secara tertutup atau semi tertutup khusus bagi jama’ah mereka sendiri, belakangan ada fenomena baru. Sebagian di antara mereka ada yang sudah menjadikan halaqah zikir itu sebagai kegiatan publik. Ini tampaknya dapat dikatakan sebagai lanjutan perkembangan dari pola di Jawa seperti kelompok zikir Ustazd Ilham dan lain-lain. Seorang anak muda, keluaran Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, Boy Lestari Dt Palindih, akhir-akhir ini melalui Yayasan Zikir al-Ikhlas, giat melakukan bimbingan zikir massal. Ia dibantu oleh dua orang anak muda Dr. Salmadanis, M.Ag dan Dr. Duski Smad, M.Ag. Ketiga mereka mengaku sebagai aktivis angkatan muda Tarbiyah Islamiyah.

IV. Isyu Aktual

Perda No. 11 Th 2001 tentang Anti Ma’shiat. Intinya adalah pelarangan pelacuran , perjudian dan minuman keras di wilayah daerah Provinsi Sumatra Barat.

Perda No. 9 Th. 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Intinya adalah bahwa tingkat pemerintahan terendah di Sumbar yang pada tahun 1979 dari Desa menjadi kembali ke Nagari. Dasar kehidupan nagari adalah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Di setiap nagari di samping ada pemerintahan nagari sebagai eksekutif ada lembaga Adat dan Syara’ Nagari, ada pula Badan Musyawarah Anak Nagari atau Badan Perwakilan Anak Nagari.

Pemurtadan atau Kristenisasi. Pada tahun 1970-an upaya pemurtadan melalui usaha sosial dan kesehtan di antaranya mendirikan rumah sakit Baptis Imanuel di Bukittingi. Hal itu dapat ditolak oleh masyarakat Minangkabau melalui perjuangan sengit dipimpin HMD Dt. Palimo Kayo dan Dr. Moh. Natsir. M. Natsir dan Palimo Kayo mendirikan RS Ibu Sina. RS Imanuel diambil alih oleh Pemerintah Daerah dengan mengubah nama dan status, sekarang menjadi RS Pusat Pengendalian Stroke.

Paling akhir isyu pemurtadan ini adalah melalui rayuan kepada generasi muda terutama wanita muda. Ada beberapa pasangan yang kawin antar agama. Pada mulanya yang laki-laki masuk Islam, kemudian kembali murtad. Lalu ia memurtadkan isterinya. Modus lain menculik seperti kasus Wawah yang heboh 3 tahun lalu. Belakangan ada kasus hipnotis dan memasukkan jin syetan sehingga beberapa mahasiswa di UNAND dan IAIN ditenggarai dirasuki oleh Jin dan syetan tersebut sampai kesurupan dengan menyebut Tuhan Yesus dan sebagainya. Pada 9 Juni lalu dihebohkan lagi oleh penemuan al-Qur’an yang kulit penjilidannya berlapis tulisan injil. Kasus itu sekarang sedang di dalam langkah-langkah penyelidikan dan upaya hukum.

Pada dasarnya modus operandi pemurtadan itu dalam beberapa dekade terkahir ini dapat dikategorikan kepada cara-cara sebagai berikut:
(1) Rayuan terhadap gadis Minang oleh laki-laki Salibi, dikawini dan dimurtadkan.
(2) Assimilasi melalui program transmigrasi.
(3) Pendirian Rumah Ibadah di komunitas muslim, lalu untuk kelihatan ramai pelaksanaan ibadah di tempat itu, mereka mengundang jemaat Kristen dari kota lain di Sumbar dan Provinsi Tetangga.
(4) Menyebarkan tulisan dalam Bahasa Minang dengan isi ajaran Kristiani.
(5) Penyebaran Injil berbahasa Minang.
(6) Operasi simpatik, seperti kegiatan LSM yang sangat gandrung mendiskusikan persoalan toleransi dan pluralitas yang pada pada dasarnya memberi peluang kepada penganut agama lain berkomunikasi secara intensif dengan generasi muda Islam.
(7) Memberi perhatian dan mengorganisasikan orang miskin dan anak jalanan serta pencandu narkotika untuk direhabilitasi, kemudian dimurtad kan. Hal yang terakhir ini masih bersifat rahasia dan pelaksanaanya dibawa keluar Sumbar.

Padang, 13 July 2004
[1] Wacana disampaikan dalam Seminar dan Silaturrahim keluarga Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau (KMM) Republik Arab Mesir, Kairo, Juli 2004 .
[2] Drs. H. Shofwan Karim Elha, MA adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
[3] Berturut-turut Gubernur Sumbar setelah itu adalah Ir. H. Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman, Ltejen. Purnawirwan (1977-1987). Drs. H. Hasan Basri Durin Dt. Rky Mulie Nan Kuniang (1997-1997). H. Mukhlis Ibrahim, Brigjen Purnawirawan ( 1997-1999). Pejabat Gubernur H. Dunija, Brigjen Purnawirwan (1999-2000). Kini adalah H. Zaibal Bakar , SH (2000-2005).
[4] Bukittinggi, Padang, Simpang Ampek Pasaman Barat, Payakumbuh dan Padang Panjang.
[5] Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan kawan-kawan di Yogyakarta tahun 1912 masuk ke Minangkabau dibawa oleh Dr. Abdul Karim Amarullah pada th. 1925. Organisasi ini sejakan dengan organisasi yang ide dasarnya ada kemiripan dengan Sendi Aman Tiang Selamat di Maninjau. Setelah Muhammadiyah masuk, Sendi Aman seakn melebur ke persyarikatan ini.
[6] Tarbiyah Islamiyah lahir pada tahun 1928 yang diprakarsai oleh antara lain Inyiek Canduang Syekh Sulaiman Al-Rasuli.
[7] Selanjutnya lihat Profil Muhammadiyah Sumbar terlampir।

[1] Wacana disampaikan dalam Seminar dan Silaturrahim keluarga Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau (KMM) Republik Arab Mesir, Kairo, Juli 2004 .
[1] Drs। H। Shofwan Karim Elha, MA adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah [1] Berturut-turut Gubernur Sumbar setelah [1] Berturut-turut Gubernur Sumbar setelah itu adalah Ir. H. Azwar Anas Dt. Rajo Sulaiman, Ltejen. Purnawirwan (1977-1987). Drs. H. Hasan Basri Durin Dt. Rky Mulie Nan Kuniang (1997-1997). H. Mukhlis Ibrahim, Brigjen Purnawirawan ( 1997-1999). Pejabat Gubernur H. Dunija, Brigjen Purnawirwan (1999-2000). Kini adalah H. Zaibal Bakar , SH (2000-2005).
[1] Bukittinggi, Padang, Simpang Ampek Pasaman Barat, Payakumbuh dan Padang Panjang.[1] Muhammadiyah

Toleransi dan Hari Libur Nasional

screen-shot-2020-07-08-at-20.56.49
Toleransi dan Hari Libur Nasional
Oleh Shofwan Karim-Tulisan Awal 2006 (Reblog 26.04.2021)
(Dosen FU IAIN IB Padang, Rektor UMSB
dan Ketua PWM Sumbar 2000-2005)
Pada tahun lalu (2006) Indonesia paling banyak memiliki hari libur umum atau hari libur nasional di antara 4 negara utama di kawasan regional ini. Berdasarkan catatan Marek Bialoglowy’s Blog (http://bialoglowy.blogspot.com/2006/01/happy-new-year-2006-from-indonesia.html), Indonesia memiliki hari libur umum (17 hari). Bandingkan dengan Malaysia (14 hari), Singapura (12 hari) dan Australia (8 hari). Angka nominal 17 hari libur umum tahun lalu itu di Indonesia lebih banyak dari tiga negara tetangga lainnya, disebabkan ada istilah cuti bersama. Cuti bersama yaitu hari libur yang diatur mendahului atau sesudah beberapa hari dari hari yang sebenarnya libur. Bila cuti bersama ini tidak dihitung, maka Malaysia (14 hari) lebih banyak hitungannya.
Kecuali Australia, hanya menempatkan Hari Natal sebagai hari libur umum yang berdasarkan kalender agama, maka Indonesia, Malaysia dan Singapura paling banyak mengadopsi hari libur berdasarkan hari besar agama-agama. Tiga negara belakangan tadi, memberikan libur warganya untuk merayakan hari besar semua agama: Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, termasuk yang kemarin Hari Raya Nyepi berdasarkan tahun baru menurut kalender Saka yang diagungkan saudara-saudara sebangsa kita beragama Hindu.
Merayakan hari libur umum atau hari libur nasional di Indonesia yang berdasarkan kaitan dengan hari besar agama, sepertinya merupakan warna murni toleransi kehidupan sosial keagamaan yang sudah diterima dengan ikhlas oleh semua pemeluk agama di negeri kita. Hari Raya Nyepi ini misalnya. Meskipun di Bali, menurut catatan resmi 93 persen warganya pemeluk Hindu Dharma, tetapi secara nasional, diperkirakan hanya 3 persen. Bandingkan dengan mayoritas kaum muslim di Sumatera Barat yang diperkirakan 97 persen, sedangkan pemeluk agama lain hanya sekitar 3 persen dan mungkin tidak sampai 1 persen yang penganut Hindu. Kalau dinisbahkan ke proporsi nasional, Islam dianut oleh hampir 90 persen bangsa Indonesia, di Bali mungkin hanya 5 atau 6 persen. Misalkan hari libur ini bukan berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) tetapi menjadi porsi UU No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka tentu saja libur Hari Raya Nyepi ini hanya untuk Daerah Provinsi Bali saja. Karena, katakanlah umat Hindu di luar daerah tujuan wisata itu relatif amat sedikit seperti antara lain bandingkan dengan di Sumbar tadi.
Tentu saja, kelompok minoritas di Indonesia, paling tidak merasa berbahagia atas toleransi ini dan juga memahami makna hari besar lainnya,lebih khusus lagi hari raya Islam. Dengan demikian tidak timbul kesalahfahaman dalam praktik-praktik ibadat baku dan relasi sosial yang dibolehkan dan yang tidak diharuskan. Begitu pula sebaliknya. Kaum mayoritas Muslim paling tidak juga harus tahu dan faham hal-hal umum tentang agama lain. Supaya tidak terhindar dari kesalahanfahaman serupa. Paling tidak masing-masing kita harus mengetahui mana yang kategori ibadah dan mana yang kategori upacara sosial budaya dari satu agama. Pengenalan dan pemahaman timbal balik itu, tentu saja bukan untuk mengintervensi, menuduh, menyalahkan dan merendahkan tetapi untuk menghargai dan menghormati sejauh tidak bertentangan dengan masing-masing akidah dan syari’at agama yang masing-masing kita anut.
Menurut literatur, rangkaian hari raya nyepi itu didahului sehari sebelumnya dan pada hari raya nyepi itu sendiri. Pada malam tahun baru nyepi itu, kampung-kampung sudah dibersihkan, makanan disiapkan untuk dua hari. Keesokan harinya, untuk tahun 2007 ini adalah hari Senin 19/3 kemarin yaitu pada “panglong ping 15” (tilem kesanga), tibalah Hari Raya Nyepi. Pada hari ini dilakukan Nyepi dengan puasa yang disebut Catur Beratha Penyepian dan terdiri dari: amati geni (tiada berapi-api/tidak menggunakan dan atau menghidupkan api): amati karya (tidak bekerja); amati lelungan (tidak bepergian), dan amati lelanguan (tidak mendengarkan hiburan). Beratha ini dilakukan sejak sebelum matahari terbit.
Prosesi itu dilakukan setiap warga umat Hindu dengan pemahaman bahwa setiap hal yang bersifat peralihan, selalu didahului dengan perlambang gelap. Maka untuk seorang bayi yang akan beralih menjadi anak-anak (1 tahun 6 bulan), lambang ini diwujudkan dengan ‘matekep guwungan’ (ditutup sangkat ayam). Wanita yang beralih dari masa kanak-kanak ke dewasa (Ngeraja Sewala), maka diadakan upacara ngekep (dipingit).
Begitulah setiap tahap baru dalam kehidupan, merupakan keadaan yang benar-benar bersuasana baru seakan baru lahir. Yang lebih penting dari dari pada perlambang-perlambang baru lahir itu (amati geni), sesuai dengan Lontar Sundari Gama adalah memutihbersihkan hati sanubari, dan itu merupakan keharusan bagi umat Hindu.
Seperti ditulis Postnuke, http://shterate.com/modules.php?op=modload&name , tiap orang berilmu (sang wruhing tatwa dnjana) hendaklah melaksanakan: Bharata (pengekangan hawa nafsu; yoga ( menghubungkan jiwa dengan paramatma (Tuhan); tapa (latihan ketahanan menderita); dan samadhi (menunggal kepada Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi), yang bertujuan kesucian lahir bathin).

Keadaan itu agak mirip dengan apa yang menjadi makna hakiki hari raya Idul Fithri bagi ummat Islam. Setelah menunaikan puasa wajib satu bulan Ramadhan, 29 atau 30 hari, dirayakan pada 1 Syawal sebagai hari kembali kepada kesucian. Tentu saja, bagi kaum Muslimin tidak harus dikaitkan teologi Hindu itu dengan akidah Islamiyah yang mereka anut. Akan tetapi sekedar untuk memupuk perasaan dan logika relasi sosial, agaknya pemahaman yang pas, amat diperlukan. Dan hal itu tidak cukup hanya dengan ikut menimati liburan bersama. Upaya mencari tahu dan memahami, agaknya patut pula dihargai. ***shofwan.karim@gmail.com

Etika Agama dan Pariwisata


Etika Agama
Dalam Pembangunan Pariwisata

Oleh Shofwan Karim 

Abstract:
Islamic religion has covered complete system of theology, ritualistic, ethic and social affairs. Islamic ethic could become and have a high role in the development of tourism. Without Islamic ethic, tourism will faraway or contradictory to Indonesian nation and state’s pilosophy what so called five prinsiple of Pancasila .

Kata kunci : Islam, etika dan pariwisata.
I. Pendahuluan
Agama sebagai suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk dengan kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat (Mu’in, 1986:121) . Agama sebagai yang dipahami secara umum adalah ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul (Nasution, 1979: 10). Islam adalah agama wahyu yang disebut al-Din. Ia mencakup tatanan semua kehidupan manusia melingkupi aspek akidah (teologi), ibadah (ritual), akhlak (etika) dan muámalah (sosio-kultural). Di dalam ungkapan lebih sederhana, ketercakupan itu merupakan pengaturan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Para ulama klasik menyebut Islam itu adalah aqidah dan mu’amalah. Mu’amalah di sini mereka rinci menjadi mu’amalah yang berhubungan dengan Tuhan dan muámalah yang berhubungan dengan manusia. Pada umumnya mereka cendrung memahami ajaran Islam melalui pendekatan nash (tekstual) atau doktriner.
Belakangan, ulama khalaf (belakangan) dan mutaakhir (kontemporer) seperti Syaikh Mahmud Syaltut menyebut Islam itu adalah akidah dan syariah. Syariah dibaginya menjadi ibadah, akhlak dan muámalah. Sementara Fazlur Rahman menyebut pokok ajaran Islam ada tiga: percaya kepada keesaan Tuhan; pembentukan masyarakat yang adil dan kepercayaan hidup setelah mati. Untuk lebih memudahkan pemahaman para ulama yang masyhur merinci lagi Islam sebagai Aqidah, Ibadah, Akhlak dan mu’amalah. Di dalam akidah dan ibadah, pandangan agama dibimbing oleh satu kaidah: jangan lakukan sesuatu kecuali yang disuruh dengan nash dan dalil yang kuat. Didalam akhlak dan muámalah berlaku kaidah: lakukan sesuatu kecuali yang dilarang.
Dari struktur pendekatan tadi, nampaknya risalah Islam pada dasarnya membahas masalah hubungan terhadap tiga pokok : Tuhan, alam , dan manusia atau teologi, kosmologi dan antropologi (Mukti Ali,1989:42). Oleh karena itu Islam sebagai al-din al-syumuli, agama yang meliputi segala hal atau kaffah, harus memberikan kontribusi, wazan, jugement atau pertimbangannya terhadap aktivitas hidup dunia modern yang tidak bisa lepas dari tiga hal tadi, termasuk dunia kepariwisataan. Dunia kepariwisataan termasuk subsistem kehidupan yang merupakan salah satu aspek dari muámalah, atau kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan budaya.

Di Indonesia, pengembangan kepariwisataan merupakan agenda nasional. Agenda ini harus ditopang oleh kekuatan masyarakat. Untuk itu kepada warga masyarakat seyogyanya secara spontan atau terprogram harus memahami, mengapresiasi, serta berpartisipasi dan pada gilirannya sangat peduli dan bertanggungjawab di dalam pengembangan kepariwisataan. Untuk maksud tersebut, maka umat beragama harus memahami fungsi dan peranan kepariwisataan dan bagaimana etika agama terhadap hal ini, merupakan pembahasan berikut ni.

II. Memahami Pariwisata
Kosa kata pariwisata berasal dari kata “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar dan “wisata” artinya bepergian atau perjalanan. Jadi, pariwisata berarti suatu kegiatan perjalanan atau bepergian yang dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-macam. (Suara Muhammadiyah, 1988:22).
Di dalam makna yang umum kepariwisataan (tourism) terambil dati kata tour atau perjalanan. Menurut kamus Encarta, tour•ism (n) 1. the visiting of places away from home for pleasure 2. the business of organizing travel and services for people traveling for pleasure. Tourisme berarti (1) kunjungan ke suatu atau beberapa tempat yang jauh dari rumah untuk kesenangan: (2) urusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelayanan bagi orangan yang melakukan perjalanan untuk kesenangan.
Di dalam bahasa Arab, kosa kata untuk berpergian atau melakukan perjalanan khusus bersang-senang disebut rihlah . Berbeda dengan safara yang berarti bepergian untuk tujuan yang lebih umum. Kata rihlah ini juga telah disinggung Al-Qurán sebagai lambang rutinitas orang Quraisy yang biasanya melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas.
Secara garis besar tujuan perjalanan pariwisata itu dibedakan antara :
(1) Business tourism, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan tujuan dinas, perdagangan, atau yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti menghadiri kongres di dalam mapun di luar negeri, seminar, konprennsi, simposium , musyawarah dan lain-lain.
(2) Vacational tourism, perjalanan uantuk berlibur datau cuti.
(3) Educatitonal tourism, perjalan untuk kepentingan pendidikan, studi dan penelitin dll.
Sementara itu dilihat dari sebgi obyeknya, pariwisata itu dapat ditinjau dari beberapa jenis:
(1) Cultural tourism, wisata kebudayaan, seni, dan pertunjukan tradisoional serta penampilan dan atraksi budaya pada umumnya, kunjungan ke lokasi peninggalan masa lalu, pusat kepurbakaan dst.
(2) Recuperational tourism, jenis kepariwisataan penyegaran dan kesehatan, kepegunungan, ke darerah tertentu dan lain-lain.
(3) Commercial tourism, yaitu kepariwisataan yang dikaitkan dengan kepentingan usaha daganag, kontak produsen dan konsumen, kontak dagang saling mengtuntungkan dan sebagainya.
(4) Sport tourism, wisata untuk menyaksikan event olahraga nasional dan internasional seperti PON, Olympiade, formula, champion dll.
(5) Poltical tourism, perjalanan menyaksikan peristiwa-peristiwa tertentu di berbagai negara seperti Pemilu, pelantikan Presiden dan Kepala Negara, Raja, upaya kenegaraan dll.
(6) Advantural tourism, yaitu perjalanan petualangan, hiking, jelajah laut, hutan, gunung, arung-jeram dan lain-lain.
(7) Sosial tourism, kunjungan wisata sambil memberikan bantuan pangan, pakaian dan obat-obatan ke suatu tempat atau masyarakat .
(8) Religious tourism, yaitu perjalanan wisata bernuansa keagamaan , termasuk umrah, haji dan seterusnya. (Suara Muhammadiyah, op.cit )

Belakangan di Indonesia ada pula apa yang disebut wisata ziarah yang pada dasarnya merupakan bagian dari wisata budaya tadi. Bahkan ada yang menyebut pada akhir-akhir ini sebagai wisata religi atau agama. Yang disebut terakhir ini tentu mempunyai dasar yang relevan juga. Bukankah perosesi haji itu sendiri oleh beberapa kalangan dipahami juga meliputi aspek wisata jasmani dan ruhani atau wisata agama.
Di dalam Bahasa Inggris, hajji yang biasa disebut pilgrimage itu, juga disebut sacred journey atau perjalanan suci. Sementara di dalam Islam sendiri ibadah haji berarti jawaban untuk memenuhi panggilan Allah sesuai do’a Nabi Ibrahim as. Sebagai lambang akidah tauhid untuk kebesaran Allah swt dan merupakan tuntutan syariát yang mesti dilakukan setiap muslim dan muslimat yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Ibadah hajji menjadi rukun (pilar) Islam yang ke-5 berdasarkan firman Allah di dalam al-Qurán.
Sementara itu di dalam kaitan dengan nilai-nilai ideal dari kepariwisataan bagi Islam adalah bagaimana ummatnya mengambil i’tibar atau pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan sebagai diisyaratkan al-Qurán (QS,6 :11) . Menurut mufassir al-Maraghi, perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu di permukaan bumi harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari peninggalan dan peradaban bangsa-bangsa terdahulu seperti yang dinyatakan pada ayat tadi dan ayat berikut, QS Fathir,35 : 44.
Selanjutnya Al-Qur’an menggambarkan pula, apabila manusia itu mau memperhatikan, mereka akan dapat melihat dan mengetahui bahwa dalam alam sekelilingnya, malah pada diri mereka sendiri (jasmaniiah dan ruhaniah) berlaku peraturan-peraturan, sunnatullah (M. Natsir, 1969 :4) Pada bagian lain Al-Qur ‘an menekankan perlunya jaminan keamanan suatu daerah atau negara serta fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Hal ini ditekankan oleh mufassir al-Qurthubi ketika memahami QS Saba’ 34: 18.

III. Fungsi dan Peranan Pariwisata
Apabila direnungkan secara mendalam, berdasarkan uraian di atas tadi maka dilihat dari makna substantif dan jenis pariwisata serta kategori wisata dilihat dari objek dan kegiatan ideal yang hendak ditujunya, maka fungsi wisata pada dasarnya adalah aktivitas luar dan di dalam ruangan (out door and indoor activities) perorangan atau kolektif untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup baik secara jasmani mapun rohani.
Fungsi kepariwisataan yang demikian ternyata di dalam perakteknya dapat dikembangkan di dalam berbagai peranannya dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kolektif. Di antaranya, pariwisata berperanan di dalam peningkatan ekonomi keluarga, kelompok usahawan, lebih-lebih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, bidang pariwisata berdampak amat signifikan di dalam perekonomian negara.
Selain itu, pariwisata berperanan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wisata pendidikan baik domistik maupun mancanegara, akan meningkatkan pemahaman pelakunya di dalam menguasai ilmu pengatahuan dan teknologi, pemahaman atas peristiwa masa lalu, sejarah, kepurbakalan dan sebagainya. Semuanya akan menambah wawasan dan memberi pencerahan yang optimal kepada pelakunya.
Di samping itu, pariwisata ternyata juga berperanan di dalam mengembangkan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan (religousness) manusia. Bahkan wisata di dalam Islam seperti telah disiinggung di atas merupakan bagian tak terpisahkan dengan ibadah seperti ibadah haji yang melakukan prosesi dan safari suci Makkkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan kembali ke Mekkah. Ziarah ke kota dan masjid nabawi di Madinah dan tempat-tempat bersejarah lainnya di sekitar Mekkah dan Madinah. Bahkan sekarang berkembang wisata ibadah umrah plus mengunjungi berbagai temnpat bersejarah di negara-negara Timur Tengah. Tentu saja wisata agama ini bukan hanya milik Islam, bahkan hampir semua agama memiliki wisata jenis ini dengan segala variasinya menurut kepercayaan dan sosial budaya mereka.
Pariwisata dengan demikian mempunyai peranan yang amat luas di dalam kehidupan manusia. Akan tetapi wisata yang menyimpang dari norma ideal haruslah disingkirkan seperti wisata yang hanya menekan kepada sun, sand, sea, smile and sex (matahari, pasir pantai, laut, senyum dan seks) Wisata hiburan yang mengarah kepada eksplorasi dan eksploitasi seks dan wanita dan pria yang mengutamakan kesenangan fisik yang rendah bersifat hedonistik dan erotik untuk kepuasan lahiriah dan naluriah hewaniah, inilah yang menjadi malapetaka. Bila jeinis wisata ini yang berkembang, maka pada ujungnya akan membuahkan penyalahgunaan obat terlarang dan bahkan menjadi sarang berkembangnya HIV dan Aid, mungkin pula sars.
IV. Etika Agama Terhadap Kepariwisataan
Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, maka pariwisata memiliki nuansa keagamaan yang tercakup di dalam aspek muámalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Di dalam muámalah, pandangan agama terhadap aksi sosial dan amaliah senantiasa disandarkan kepada makna kaidah yang disebut maqashid al-syari’ah. Oleh Ibn al-Qaiyim al-Jauziah (19977:14) syariát itu senantiasa di dasarkan kepada maqashid syari’ dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat, merupakan tujuan yang sesungguhnya.
Di samping itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menghindari keburukan jauh lebih baik daripada mengambil kebaikan . Sebangun dengan itu, mengambil yang terbaik daripada yang baik harus pula diutamakan
Di dalam kaitan ini maka bila dunia pariwisata membawa kepada kemanfaatan maka pandangan agama adalah positif. Akan tetapi apabila sebaliknya yang terjadi, maka pandangan agama niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini belaku kaidah menghindari keburukan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).
Oleh karena itu, pandangan agama akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama akan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari kemauan syariat, maka hal itu ditolak.
Wisata yang menyimpang pasti bertentangan dengan agama. Terhadap hal ini, agama apa pun mengharamkannya. Lebih dari itu, pariwisata dapat pula menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi. Pada tataran ini, maka nilai-nilai filosofis adagium Minangkabau yang tertuangkan dalam ungkapan adat basandi syara, sayara’basandi kitanbulla (ABSSBK) akan terkait dengan kepariwisataan.
Untuk maksud yang terakhir ini, maka diperlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk maksud itu semua maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting menjadi motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Tentu saja diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti PHRI, ASITA, Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal di peringkat paling strategis, termasuk pimpinan dan tokoh di kenagarian pada wilayah rural dan kelurahan di wilayah urban. Termasuk ke dalamnya semua warga masyarakat harus di gesa untuk memahami kepariwisataan yang ideal. Lebih-lebih lagi di dalam Islam, semua aktifitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah.
Yang diperlukan bagi para ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan ruhani manusia yang terbimbing ke arah yang baik dan benar, terjauh dari yang berbau maksiat. Simbol-simbol kepariwisataan di antaranya dibolehkannya atau bahkan dibiasakannya petugas hotel dan wisata memakai busana muslim dan muslimah, tentu saja akan membuat warga umat Islam umumnya dan masyarakat sekitar pada khsusunya, terjauh dari prasangka buruk. Dunia perhotelan haruslah dijauhi dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami.
Selanjutnya diperlukan pengaturan tamu hotel yang harus benar-benar dijauhkan dari penggunaan obat terlarang dan sejalan dengan pencegahan praktek-praktek pergaulan bebas lintas kelamin yang tidak syah. Ini semua secara implisit merupakan bentuk ideal kemaslahatan yang menunjang kepariwisataan. Begitu pula pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata ditampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.
Kedua, nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya menjadi rujukan bagi masyarakat pelaku dunia wisata dan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun ke masyarakat seperti da’i atau mubbaligh dan muballighat, jama’ah pengajian, majelis ta’lim dan lainnya dapat diberdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umumfasiltas umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.
Ketiga, para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agent, tour leader (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperanan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Apabila mereka menjalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakul karimah, dan bagi yang beragama (Islam) menjalankan ibadahnya serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan ibadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.
Keempat, objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya diharapkan semakin diperkaya di samping objek lainnya. Begitu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, gallary dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artifak bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.
Kelima, fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air yang memadai untuk berwuduk yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-Qur’an di laci meja atau fasilitas ibadah di dalam kamar atau di ruangan lain seperti mushalla dan masjid di dalam komplek perhotelan, amatlah penting dan komplementer. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domistik, harus dijamin kehalalannya. (Shofwan Karim, 2003:6-8)

IV. Penutup.
Dengan bahasan beberapa landasan normatif-tekstual dan empirik aktual tadi, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk bersikap pasif di dalam mengembangkan dunia kepariwisataan. Karena nilai-nilai luhur Islam seperti yang diisyaratkan firman Allah swt pada bagian terdahulu, tidak ada yang bertentangan dengan kepariwisataan yang bersifat ideal.
Akan tetapi bila kepariwisataan itu hanya berkisar antara sun, sand, sea, smile and sex, dengan lebih mementingkan berjemur diri di panas pantai dengan pameran aurat dan penyalahgunaan dunia entertainment (hiburan) serta pergaulan bebas di luar ketentuan syari’at, maka hal itu bertentangan dengan nilai-idealdan tentu saja tidak mungkin cocok (compatible )dengan pandangan agama ( Islam).
Sebaliknya bila wisata yang dikembangkan benar-benar berfungsi untuk kepentingan kesejahteraan lahiriah dan batiniah yang sehat, khairat, ma’rufat tanpa maksiat dan mungkarat, inilah yang dituju . Wa Allah a’lam bi al-shawab. ***

Kepustakaan
Al-Qur’an al-Karim.

Encarta. Encylopedia Delux. Microsoft: t.t.p, 2002. CD 2

PTIQ. 1983. Pancaran Al-Qur’an terhadap Pola Kehidupan
Bangsa Indonesia. Jakarta . Pustaka Al-Husna.

Karim, Shofwan. 2003. “ Dakwah sebagai Media Pengembangan
Kepariwisataan.”. Padang: Dinas Parsenibud Sumbar.
Makalah.Forum Pertemuan antara Seniman, Budayawan,
Pemuka Agama, Adat serta Usaha Pariwisata (PHRI-
ASITA) dan MUI, 16 Juni di Bumi Minang Hotel.

Muhammadiyah, Suara. 1988. “Industri Pariwisata”. Yogyakarta.
PP Muhammadiyah. No. 18/68.

Mu’in, KHM Taib Thahir Abd. 19866. Ilmu Kalam. Jakarta.
Wijaya. Cet. VIII.

Natsir, M. 1969. Fiqhud-Da’wah : Jejak Risalah dan Dasr-dasar
Da’wah. Jakarta: Kiblat.

Nasution, Harun. 1979. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.
Jakarta. UI Press. Jilid I.

Cita-cita Politik dan Pluralitas Mohammad Natsir

Oleh Shofwan Karim

Sejak zaman kelasik sampai era moderen, pemikiran Islam tentang kenegaraan secara teoretis, menurut Munawir Sjadzali (1990) terpilah kepada tiga aliran. Pertama, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, lebih dari itu Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara.

Menurut aliran ini Islam mengandung sistem yang lengkap termasuk sistem kenegaraan dan politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaklah kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, tidak perlu mengikuti sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhmmad dan empat Kulafa al-Rasyidin. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah Al-Mawardi (975-1058), Ibnu Taimiyah (1263-1328), Rasyid Ridha (1865-1935), Hasan al-Bana (1906-1949) serta Abul A’la Al-Maududi (1903-1979).

Aliran kedua, berpendirian Islam hanyalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungan dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi muhammad saw. hanyalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul lainnya sebagai pembawa risalah untuk mengajak manusia berbudi luhur. Nabi Muhammad tidak pernah dimaksudkan oleh Allah untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Tokoh aliran ini antara lain adalah Ali Abdul Raziq, Thaha Husein di Mesir dan Mustafa Kamal atau Kemal Attaturk di Turki. Merekalah bapak sekularisme Islam yang antara lain sering dipuja-puji oleh para pengikutnya termasuk di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia sampai hari ini.

Aliran ketiga, menolak pendapat aliran pertama dan aliran kedua. Aliran ketiga ini berpendirian bahwa meskipun Islam tidak mengatur sistem kenegaraan yang lengkap, namun Islam mempunyai seperangkat nilai-nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokohnya paling menonjol adalah Mohammad Husein Haikal (lahir 1888) pengarang kitab Hayatu Muhammad dan Fi Manzil al-Wahyi. Tokoh lain adalah penganut pemikiranini adalah Fazlur Rahman (1919-1988). Khusus Fazlur Rahman bahkan menekankan bahwa kekuasaan politik penting untuk melaksanakan kehendak Tuhan serta syariat adalah undang-udang dasar umat Islam

Sementara itu, apa yang kini menjadi kenyataan pada abad ke-20 dan 21 ini di hanpir 200 negara yang ada di dunia dewasa ini, menurut Ahmad Tafsir (1984) hubungan antara negara dan agama terbagi kepada empat corak.

Pertama, yang paling kiri, ialah negara yang anti agama. Inilah corak negara komunis di Rusia dan Eropa Timur revolusi rakyat awal abad ini sampai negeri-negeri itu hancur berkeping-keping tahun 1990-an. Agama hanyalah candu bagi masyrakat, karena itu harus dibasmi.

Kedua, negara sekuler murni. Model ini adalah memisahkan sama sekali antara negara dan agama; negara tidak mengurusi agama, dan agama pun tidak mengurusi negara. Negara tidak memberikan anggaran sama sekali untuk pembangunan agama. Agama diserahkan kepada masyarakat pemeluknya untuk diurus secara penuh. Contohnya ialah Amerika Serikat. Sementara Gus Dur di Indonesia dewasa ini sedang mencoba mengadopsi pemikiran ini. Apakah berhasil ? Masih ditunggu manifestasinya dalam sejarah moderen Indonesia

Ketiga, negara sekuler yang masih mengganggap agama penting atau sekuler-beragama. Negara masih mempunyai perhatian kepada pembangunan dan perkembangan agama . Agama berguna bagi negara. Negara yang kuat akan memperkuat agama. Termasuk corak ini agaknya adalah Indonesia di masa Soeharto, Malaysia deawasa ini , Brunai Darussalam dan beberapa negara di Timur Tengah. Keempat, negara agama. Dalam hal ini seperti Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia.

Para pemikir dan pemimpin Islam pad akebanyakan negara Islam dewasa ini nampaknya begelut dalam sudut pandang empat corak dan aliran-aliran pemikiran tadi. Tentu dengan segala variasinya, maka apa yang kini menjadi arus utama wacana Islam dan kenegaraan di Indonesia tidak pula lepas sama sekali dari arus utama pemikiran tersebut.

Salah satu di antaranya adalah Mohammad Natsir (1908-1993). Beliau berpendapat bahwa Islam ialah sumber penentangan setiap macam penjajahan, penentangan eksploitasi manusia atas manusia; sumber pemberantasan kebodohan, kejahilan; sumber pemberantasan pendewaan, juga sumber pemberantasan kemelaratan dan kemiskinan. Islam tidak memisahkan antara kegamaan dan kenegaraan. Islam itu adalah primair. Maka Islam itu adalah : االد ين و الدولة ( al-din wa al-daulah) agama dan negara

Walaupun demikian, Mohammad Natsir beranggapan bahwa sistem kenegaraan dan politik Islam tidak harus sama dan sebangun dengan apa yang terjadi di masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. Juga tidak harus sama dengan kekhalifahan sesudahnya seperti masa Bani Umayah dan Bani Abbasiah, bahkan tidak pula sama dengan apa yang terjadi di masa Safawi, Mughal atau Turki Usmani. Bagi Natsir, Islam menjadi sumber kehidupan negara modern sesuai dengan keadaan zaman, waktu dan tantangan yang dihadapi. Menurut Lance Castle dan Herbert Feith dalam Indonesian Political Thinking: 1945-1965 , cita-cita politik Mohammad Natsir adalah :

Pertama, membebaska manusia dari segala bentuk supertisi (takhayul dan khaurafat), memerdekakannya dari segala rasa takut kecuali kepada Allah Sang Maha Pencipta serta memegang perintah-perintah-Nya agar kebebasan ruhani manusia dapat dimenangkan.

Kedua, segala macam tirani harus dilenyapkan, eksploitasi manusia diakhiri, dan kemiskinan diberantas untuk mencapai maksud-maksud tersebut. Tirani dan eksploitasi manusia dilenyapkan bilamana penderitaan dan penyakit masyarakat dapat dihilangkan, yang kesemuanya bersumber pada kemusyrikan dan kekufuran.

Ketiga, chauvinisme yang merupakan akar intoleransi dan permusuhan di antara manusia wajib diperangi. Secara demikian, kita semua wajib membangun masyarakat di mana martabat manusia diakui secara penuh, seluruh anggota masyarakat satu sama lain tolong-menolong dan menolak anggapan yang kuatlah yang menang (the survival of the fittest).

Keempat, Natsir yakin bahwa Islam mengajarkan cita-cita politik yang sangat luhur, dan dalam kenyataan umat Islam Indonesia telah memperjuangkan cita-cita untuk membangun masyarakat yang bebas dari chauvinisme, tirani, dan eksploitasi. Tauhid adalah modal perjuangan kaum Muslimin.

Oleh karena dengan Tauhid, perjuangan tersebut tidak akan pernah menyimpang. Seluruh perjuangan para pemimpin Islam pada hakikatnya bergerak untuk mencapai cita-cita itu, sebagaimana telah dilakukan oleh Imam Bonjol, Tengku Cik Di Tiro, Diponegaro, Hasanuddin dan lain-lain.

Kelima, untuk mencapai tujuan politik tersebut di atas, konteks situasional dan kondisional yang dihadapi harus diperhatikan, berhubung cara-cara perjuangan harus selalu disesuaikan dengan tantangan dan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan cita-cita politik yang demikian, maka M. Natsir dengan jelas menolak paham sekularisme dalam bernegara. Ia mengatakan bahwa sekularisme adalah way of life yang berpikirnya, tujuannya, dan karakteristiknya dibatasi oleh tujuan-tujuan keduniaan semata-mata. Tidak ada tujuan kaum sekularis yang lebih jauh dari perkara-perkara keduniaan.

Sekalipun kaum sekularis kadangkala mengakui eksistensi Tuhan, dalam kehidupan sehari-harinya mereka tidak mengakui pentingnya hubungan antara jiwa manusia dengan Tuhan. Apakah hubungan itu dinyatakan dalam tingkah laku keseharian yang menyangkut berbagai dimensi kehidupan ataupun hubungan kemasyarakatan dalam arti kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kaum sekularis menurut Natsir, menganggap konsep ketuhanan dan agama hanyalah kreasi manusia yang ditentukan oleh kondisi sosialnya dan bukan oleh kebenaran wahyu. Bagi mereka, agama dan doktrin-doktrin mengenai eksistensi Tuhan adalah relatif, selalu berubah sesuai dengan pertumbuhan masyarkat manusia.

Dalam konteks kenegaraan di Indonesia, penting dicatat bahwa pandangan Natsir terhadap Pancasila. Bagi Natsir Pancasila adalah sejumlah prinsip yang luhur yang dapat mengatasi keabstrakannya bila Pancasila tidak ditafsirkan secara sekularistis, namun dilandasi pada ajaran agama.

Di dalam Pidatonya di hadapan The Institute of International Affairs 2 April 1952 di Pakistan, salah satu isinya adalah bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran terbaik kaum muslimin Indonesia sambil menegaskan bahwa Ilam tidak mungkin bertabrakan dengan Pancasila karean Islam pada hakikatnya adalah serba sila.

Artinya, Pancasila dalam pemikiran Natsir bukanlah sekularistik, tetapi mengandung aspek Tauhidi. Terutama pada silanya yang pertama yang akan memberi semangat dan jiwa ke dalam sila-sila yang lain. Oleh karena itu bagi Natsir harus ditolak pemahaman sebagian kalangan Indonesia yang salah menafsirkan tentang toleransi keagamaan dalam Islam. Bagi Natsir, dalam naungan Islam semua agama akan dapat menikmati kebebasannya secara penuh. Di dalam Capita Selecta II, Natsir mengemukakan amat pentingnya memelihara kemerdekaan beragama dan menerima sepenuhnya pluralisme agama. Untuk itu perlu ditanamkan ke jiwa dan hati sanubari bangsa ini enam konsep dasar:

Pertama, Tauhid adalah revolusi ruhani yang membebaskan manusia dari kungkungan dan tekanan jiwa yang seluas-luasanya.

Kedua, agama yang sebenar-benarnya agama adalah agama yang sesuai dengan sunnatullah (tauhid). Oleh karena itu, Islam berprinsip: tidak ada paksaan dalam agama;

Ketiga, keimanan adalah karunia Ilahi dan umat Islam diperintahkan untuk memanggil umat manusia dengan seruan yang bijaksana, mujadalah yang sopan, tertib dan bijaksana.

Keempat, perbedaan tentang ibadah dan agama tidak boleh menyebabkan putus asanya seorang Muslim dalam mencari titik persamaan yang ada di dalam agama-agama itu.

Kelima, umat Islam tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu walupun dari manapun datangnya dalam menegakkan kejernihan hidup antar agama.

Keenam, toleransi Islam bukan bersifat pasif tetapi aktif . “Aktif dalam menghargai dan menghormati keyakinan orang lain.

Kemerdekaan beragama bagi seorang Muslim adalah sebuah nilai hidup yang lebih tinggi dari pada nilai jiwanya sendiri. Apabila kemerdekaan agama terancam dan tertindas, walau kemerdekaan agama bagi bukan orang yang beragama Islam, maka seorang muslim diwajibkan untuk melindungi kemerdekaan agama tersebut agar manusia dapat secara merdeka menyembah Tuhan menurut agamanya masing-masing, dan di mana pun perlu dengan mempertahankan jiwanya.” **** Wednesday, May 08, 2002 time 15:21:50

WCRP VI Riva del Garda Italia 1994


Pemimpin Agama Mesti Kekang Kekuatan Negatif Riva del Garda, Minggu, Mdk/Ant Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang, Yasuhiro Nakasone mengingatkan para pemimpin umat beragama membantu mengekang kekuatan negatif yang dapat menghancurkan keharmonisan umat sedunia dengan menggunakan elemen- elemen positif yaang masih dimiliki umat beragama. Berbicara dalam Sidaang Umum ke VI World Conferention Religion and Peace (WCRP) di Riva del Garda, Verona, Italia, para pemimpin WCRP, sebuah organisasi beranggotan umat beragama dari seluruh dunia dan bertujuan memelihara perdamaian dunia hendaknya memperhatikan beberapa hal. Hal-hal itu di antaranya sdalah pentingnya mengetahui adanya perbedaan perbedaan dan keanekaragaman pola hidup manusia, kerjasama antara institusi dan menyediakan media komunikasi antarnegara dan wilayah. Selain itu perlu diperhatikan juga masalah supranisaionalitas, yang harus dipromosikan melalui memperkuat fungsi PBB, sebagai salah satu lembaga dunia bersifat unik. Indonesia menghadirkan tujuh delegasi dan tiga meninjau dalam sidang umum VI WCRP itu. Ketujuh delegasi tersebut Lukman Harun, Timur Djaelani, Victor Tanja, Gedong Oka, Maftuchan Yusuf, Harijanto Y Thohari dan Wisnu Wisnuadji. Ketiga peninjau antara lain Din Syamsuddin,  Shofwan Karim dan Imnati Ilyas. (Merdeka, Senin, 7 November 1994).

%d blogger menyukai ini: