Andalan

Inspirasi Ramadan dan Inklusi Sosial

Inspirasi Ramadhan dan Inklusi Sosial

Shofwan Karim

Beberapa hari sebelum Ramadhan, ada Musrenbang RKPD Tahun 2023 . Sebagai Ketua Muhammadiyah Sumbar, penulis diundang dan hadir

Beberapa hari sebelum Ramadhan, ada Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2023 . Sebagai Ketua Muhammadiyah Sumbar, penulis diundang dan hadir. Musrenbang kali ini terasa nuansa berbeda.

Selain pidato dan sambutan Gubernur, Ketua DPRD dan Bappenas, ada sesi rencana aksi penyandang disabilitas. Narasumber yang spesial untuk ini adalah  Antoni Tsaputra, S.S, MA, Ph.D. Ia  seorang Doktor dengan disabilitas fisik berat.

Alumni salah satu universitas terkenal di Australia dan kini menjadi Dosen di salah satu PTN di Padang ini memaparkan dengan amat mengena. Dari kursi roda, ia menyentuh nalar, rasio dan kalbu para hadirin.

Ingatan ini melayang ke  Quran Surat Abasa, 1-10. Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi. Ada kesan Nabi agak abai terhadap penyandang disabilitas tunanetra ini. Di tenggarai kurang hangat penerimaannya.

Menurut asbabun nuzul, ayat-ayat ini adalah bentuk halus teguran Allah kepada Nabi. Atas sikap Rasulullah terhadap salah satu warga umat. Kala itu, Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan pembesar Quraisy. Di antara mereka ada Abu Jahl, ‘Utbah bin Rabi’ah, ‘Abas bin Abd al-Muthollib, dan Walid bin Murighah. Diskusi tersebut dilakukan dengan harapan kaum Quraisy bisa tercerahkan dan masuk Islam.

Di tengah diskusi tersebut, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Ia minta diajarkan mengenai Islam dan mengucapkannya sampai berkali-kali.

Rasulullah SAW dianggap terganggu karena percakapannya menjadi terputus. Akhirnya menunjukkan tatapan tidak senang dan memalingkan wajahnya dari Abdullah. Dalam ayat kedua dijelaskan bahwa Abdullah memiliki fisik yang tidak sempurna, ia terlahir dalam keadaan buta.

Bila Nabi yang maksum (nihil dosa) saja ditegur Allah, bagaimana pula kaum muslimin secara perorangan lebih-lebih pemerintah yang abai kepada hamba Allah yang disabilitas?

Kembali ke Dr. Antoni, ia memetakan keadaan para penyandang berkemampuan khusus di Indonesia. Berkemampuan khusus itu ternyata bukan hanya orang yang panca indra dan ada sebagian anggota jasad dan mungkin juga rohaninya tak berfungsi normal atau disablitas.

Termasuk kepada kotegori ini juga orang tua yang semakin uzur dan anak-anak yang memang belum dapat mandiri dalam menjalankan fungsi fisik dan psikhisnya.

Menurut  Dr. Antoni yang juga periset pada Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN) tadi, perhatian kepada disabilitas sangat minim. Oleh karena itu Antoni mengajukan kerangka pembangunan yang inklusi.

Dari beberapa literatur, pembangunan infra struktur berwawasan inklusi ini sudah banyak  diteliti dan ditulis. Kerjasama Bappenas dengan Australia meneliti wawasan pembangunan inklusi di bawah payung “Gender Equalitiy and Social Inclusion (GESI)”.

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan inklusi sebagai upaya pada penghapusan halangan bagi kelompok-kelompok marjinal. Penguatan insentif untuk meningkatkan akses kesempatan-kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan bagi individu-individu dan kelompok-kelompok yang beragam.

Karenanya inklusi sosial lebih pada setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak dan manfaat yang sama pada semua bidang. Baik itu infrastruktur maupun suprastruktur. Pembangunan sarana fisik perhubungan, pasar, gedung perkantoran dan lainnya, mestilah dapat dengan enteng diakses para disabilitas. Begitu pula suprastruktur politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya dapat menampung aktifasi para disabilitas.

Lalu Sumbar diminta Antoni untuk pembangunan infrastruktur masa sekarang dan ke depan mempertimbangkan dengan sungguh, wawasan pembangunan yang inklusi ini. Dan di Ramadhan yang hanya sekali setahun, sebulan penuh umat muslim berpuasa ini, kiranya melandasi aura lain dari bentuk pembangunan yang inklusi itu.

Secara intensif dalam setiap waktu ada pencerahan dan taushiyah tentang hikmah Ramadhan. Baik oleh para muballigh, ustazd, ulama, media sosial, YouTube dan internet  of thing. Semuanya mendiskusikan bahwa puasa adalah ibadah universal.

Dalam sejarah umat manusia, semua Nabi  dan Rasul dari Adam as sampai yang terakhir Muhammad SAW dengan kaifiat yang bervariasi termasuk umat agama lain yang samawi dan ardhi menjalankan ritual ibadah yang satu ini.

Semua menahan haus-dahaga, lapar, hubungan bologis meskipun di luar siang Ramadhan halal. Menahan diri dari semua yang membatalkan. Bahkan menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i (1058-1111) yang biasa disebut Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa lebih dari hanya sekedar aspek fisik.

Bagi Filosof, Teolog , Sufi Muslim Persia itu, ada kategori tertinggi puasa, yaitu puasa khawasil khawas.  Menahan dari berkata kosong, kotor, “nyeleneh”, marah dan emosional. Menahan hati secara total dari arus ketidakbaikan. Menghindar dari cacat individual dan sosial. Berpuasa fokus kepada semata-mata mengarus-utamakan yang ihsan dan maslahat.

Dengan begitunspiration‎ Ramadhan dan Inklusi Sosial puasa adalah ibadah bagian dari pembangunan infrastruktur sosial yang inklusi. Tanpa membeda-bedakan kedudukan dan posisi sosial, ekonomi dan strata kehidupan. Semua menahan diri dan senantiasa berprilaku baik. Wa Allah a’lam bi al-Shawab. *

Andalan

Telesik Al-Quran dan Teologi Bencana

Telesik Al-Quran dan Teologi Bencana

Oleh Shofwan Karim

Matanya menggerayangi dengan cermat sebuah artikel Jurnal Ilmiah 18 halaman.

Abdul Mustaqim  (AM) menulis, “Teologi Bencana Perspektif Al-Qur’an”,  Nun, Vol 1, No. 1, 2015.

Sangat penting dan sangat menarik kajian telisik al-Quran tetang teologi bencana ini.

Pertama, bencana banjir yang menimpa kaum Nabi Nuh (Q.S. al-Mukminun [23]: 27).

 Kedua, bencana hujan batu seperti yang menimpa umat Nabi Luth. (Q.S. Al-A’râf [7]: 84).

Ketiga, Bencana gempa bumi atau (al-zalzalah) ini pernah terjadi pada umat Nabi Musa (Q.S. (Q.S. al-A’râf [7]:155).

Keempat, bencana angin topan yang menimpa orang kafir pada waktu perang Khandaq (Q.S. al- Ahzâb [33]:9).

Pendekatan tafsir maudhu’i atau tematik dalam penelitian AM membuat Saga Jantan (SgJ)  kembali merekognisi kuliah doctoral-Drs,  45 dan Magister-M.A., Doktor-nya, 33, 30 tahun lalu.

Pada waktu itu kata teologi (Theology) ilmu Ke-Tuhanan tidak biasa di kalangan umum.

SgJ ingat, suatu kali, ada beberapa orang yang datang ke Fakultas Ushuludin Univertas di mana SgJ menjadi dosen sebelum pensiun sebagai ASN.

Mereka mempertanyakan apa itu teologi dan ilmu kalam yang ada dalam mata kuliah di fakultas itu. Bahkan sebenarnya mereka memprotes. Setelah disyarahkan dengan sabar dan rinci, mereka paham.

Oleh karena itu harus ditarik ke kata atau diksi awal. Terma yang sudah ada sejak kajian klasik, pertengahan dan era pra-modern pemikir Muslim menurut bidangnya.

PW Muhammadiyah membantu warga Andalas Padang terdampak musibah kebakaran rumah, 2026. (Foto Dok PWM)

Kajian ini secara kelasik disebut  Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam, Ilmu Akidah atau Ilmu Ushuluddin.

Yakni ilmu yang berbicara tentang sistem keyakinan Islam.

Sayangnya, istilah teologi selama ini dipahami sangat teosentris.  

Artinya hanya mengkaji dan mendiskusikan sejumlah konsep-konsep untuk “mengurusi” Tuhan. Misalnya apakah kalâmullâh itu qadîm atau hadîts?.  

Bagaimana sifat-sifat Tuhan, bagaimana keadilan Tuhan, bagaimana menilai orang lain kafir atau mukmin dan sebagainya.

Sementara itu persoalan manusia dan lingkungan kurang dikaitkan. Bahkan kalau pun ada terasa agak kurang.

Padahal al-Quran banyak menayangkan hal-hal itu. SgJ menelisik hasil penelitian AM ini dengan lebih hati-hati.

Sambil membaca pula dengan cermat Laporan  Posko Tanggap Darurat Muhammadiyah Disaster Menagement Center (MDMC) di Kajai dan Malampah, ujung jari  SgJ terus membalik   puluhan lainnya ayat al-Qur’an terkait.

Baik simbolik, konseptual, tekstual, kontektual,  filosofis dan historis.

Akan tetapi Kakek 70 tahun ini belum akan membahas apa yang  menari dalam benaknya sebagai yang sering pula disebut  fikih bencana.

Yaitu cara spontan tangggap-darurat bencana. Begitu pula program lanjutan. Biasanya disebut sebagai trauma healing, rehabilitasi-rekonstruksi (Rehab-Rekon) menurut ajaran Islam dalam pendekatan fisik material- non-fisik immaterial, jasmani-rohani-spiritual.

“Harus satu-satu dulu”, katanya bergumam sendiri.

Kembali ke teologi bencana. AM mengikhtisarkan 4 paradigma atau gugus pikir.

Pertama,  teologi bencana adalah suatu konsep tentang bencana dengan berbagai kompleksitasnya yang didasarkan pada pandangan al-Qur’an.

Menurut al-Qur’an terma bencana dapat terwakili dengan beberapa istilah, yaitu bala’ yang secara bahasa dapat berarti jelas, ujian, rusak.

Bencana yang diungkapkan dengan term bala’ mempunyai aksentuasi makna bahwa bencana itu merupakan bentuk ujian Tuhan yang sengaja diberikan Tuhan untuk menguji manusia, agar tampak jelas keimanan.

Sebagai sering dikutip muballigh potongan hadist, keimanan itu yazid wa yanqush (adakalanya bertambah-adakalanya berkurang).

Bencana yang disebut bala’ dapat berupa hal-hal yang menyenangkan , dapat pula hal-hal yang tidak menyenangkan.

Kedua,  bencana dengan terma mushîbah lebih merupakan segala sesuatu yang menimpa manusia yang umumnya berupa hal-hal yang tidak menyenangkan.

Ketika terkait dangan hal-hal yang baik, maka al-Qur’an menisbatkannya kepada Allah, sementara ketika musibah itu terkait dengan hal-hal yang menyengsarakan, al- Qur’an menyatakannya, bahwa hal itu akibat hal-hal lain, dan boleh jadi karena kesalahan manusia itu sendiri.

Maka musibah itu sesungguhya bisa sebagai ujian, bisa pula sebagai teguran, bahkan juga bisa sebagai siksaan.

Ketiga, bencana juga disebut dengan fitnah, maka kecenderungan maknanya adalah untuk menguji manusia. Bencana yang diungkapkan dengan terma fitnah lebih merupakan ujian untuk mengetahui kualitas seseorang.

Maka menurut AM setelah meneliti ayat-ayat al-Quran yang relevan,  secara ontologis  (hakiki-wujudiah) al-Qur’an memandang bahwa bencana itu merupakan bagian dari sunnah kehidupan, yang memang telah menjadi “desain” Tuhan di al-Lauh Mahfudz.

Bencana tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Tuhan dan atas sepengetahuan-Nya.

Akan tetapi hal ini tidak berarti lalu manusia hendak menyalahkan Tuhan, sebab terdapat berbagai penyebab terjadinya bencana alam antara lain,

  • sikap takdzîb (mendustakan) terhadap ayat-ayat Tuhan dan ajaran para rasul,
  • zhalim berbuat aniaya terhadap diri, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya
  •  israf (berlebihan-lebihan) dalam bermaksiat dan mengeksplotasi alam,
  • jahl (berlaku bodoh), yakni tahu kebenaran dan kebaikan tetapi dilanggar, dan
  • takabbur (sombong) dan kufur nikmat.

Untuk itu, diperlukan kearifan dan berfikir  menyauk lebih dalam ke lubuk hikmah  setiap menghadapi bencana.

Antara lain senantiasa, bersabar, optimis, tidak berputus asa dari rahmat Tuhan dan senantiasa bermuhasabah (introspeksi diri). 

Berbagai bencana yang menimpa manusia mengandung pesan moral antara lain sebagai tanda peringatan Tuhan.

Tentu pula sebagai bahan evaluasi diri. Lebih dari itu tanda kekuasaan-Nya dan teguran Tuhan buat manusia supaya kembali ke jalan yang benar.

Selanjutnya, harus selalu waspada. Apalagi kalau menurut penelitian dan teori  bahwa semua bencana sudah dapat  diasumsi dan diprediksi. Meski mungkin oleh sebagian pihak diangggap bersifat spekulatif tetapi tetap bukan khayalan kosong.  

Dan yang faktual akan diuji terus menerus sesuai gejala alam . Hal itu dalam tinjauan teologis,  sebenarnya juga merupakan takdir dan mungkin sunnatullah.

Wa Allahu a’lam. ***

Shofwan Karim, Dosen PPs UM Sumbar, Ketua PWM dan Ketua Umum YPKM.

Andalan

Terdakwa, Terbela dan Masa Depan GMM

Terdakwa, Terbela dan Masa Depan GMM

Oleh Shofwan Karim

Seakan terdakwa, tertuduh, sekaligus ada pembelaan terhadap generasi muda Minangkabau (GMM).  Hal itu dilakukan dalam FGD (Focus Group Discusion), Rabu, 23 Maret 2022 lalu.

Ditaja atas kerjasama UM Sumbar-FKP (Forum Komunikasi Palanta). Bertempat di Covention Hall Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag, Kampus III UM Sumbar di Bukittinggi.

Gubernur Mahyeldi personal sebagai pembicara kunci.  Nara sumber Prof. Dr. Ir. H.  Musliar Kasim, M.P.-Rektor Univ. Baiturrahmah-Wakil Menteri Dikbudnas (2011-2014). Kini Ketua MPW-ICMI Sumbar.

Rektor ISI Padangpanjang, Prof. Dr. Novesar Jamarun. Prof. H. Ganefri, Drs., M.Pd., Ph.D-Rektor UNP.  Rektor UM Sumbar Dr. Riki Saputra, M.A,.  

Ketua FKP Dr. Mawardi, M.Kes, Wako Padangpanjang-Ketua Gebu Minang Fadly Amran, BBA Dt. Paduko Malano. Ketua MUI Sumbar Dr. H. Gusrrizal Gazahar, Lc., M.A.

Tajuk FGD ini cukup menantang,  “Berkurangnya Kualitas Generasi Muda Minangkabau ”

Saga Jantan (SJ) mengikuti secara Daring. Ia ingin mengubah kata “nya” menjadi “kah”. Untuk lebih netral. Mka  judul menjadi, “Berkurangkah Kualitas Generasi Muda Minangkabau?”

SJ seakan membuat “proceeding” sendiri.  Prosiding “icak-icak” dalam kepala SJ.Idenya terbersit dari pembicara kunci, nara sumber dan tanggapan peserta forum.

Pertama, generasi muda dan  generasi tua Minangkabau. Keduanya menjadi “terdakwa atau tertuduh”.

Sebagai pra-anggapan, generasi muda sekarang  hidup  dalam dua wajah.  Bergerak di  budaya ideal normatif Minangkabau dan berenang di lautan-samudra perubahan.

Ada dakwaan, GMM tercerabut dari akar budayanya. Tidak tahu di “nan-ampek” dan seterusnya.

Kedua, seakan pembelaan.  “Nyeleneh”nya GMM, tersebab kurangnya keteladanan.  Di situ yang terdakwa adalah generasi tua (GT). Dan GT justru yang egois. Apa-apa harus mencontoh mereka. Padahal mereka hidup di zaman”katumba”.

Dr. Riki menayangkan  cluster generasi. Dari silent generation, Baby Boomer,  (lelahiran 90 -70-60 tahun lalu)  ke generasi milenial x, y, z dan alpha (kelahiraran 50, 40, 30 ke 20-10 tahun lalu). Ia memaparkan bahwa tiap generasi itu beda tantangan dan peluangnya.

Prof. Novesar menyentil. Jangan di tarik ke belakang terus menerus. Atau frasa  lain,  “kalau nyopir mobil jangan hanya lihat kaca spion. Bisa ketabrak”.

Kita akui dan belajar ke sejarah. Founding Fathers republik ini mayoritas “urang awak”. Proklamator hanya dua, Soekarno-Hatta. Ini artinya 50 persen saham kita. Sebagai motivasi boleh saja ada yang  terus ulang-sebut tokoh hebat kita.

Soekarno menjuluki Agus Salim  “The Grand Oldman”. Ada  Tan Malaka, Syahrir, Yamin, Natsir, Hamka dan seterusnya.

Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi Imam Besar Masdjidll Haram, tokoh utama Mazhab Syafii di Mekah.  Syekh Thaher Jalaludin  al-Falaki, ulama dan ahli ilmu falak, jurnalis Islam dan pendidik utama di Malaya dan kemudian mukim di Singapura.

Tunku Abdul Rahman, Proklamartor dan PM Pertama, Malaysia. Peresiden  pertama Singapura Yusof Bin Ishak. Semua mereka adalah pohon yang tumbuh dari bibit dan bebet Minangkabau.

Begitu  puluhan lainnya tokoh primer dari 10 negara Asean banyak yang ditulis sebagai zurriyyat-keturunan Minangkabau .

Namun ada nara sumber dalam FGD ini, seakan mengatakan, “sudahlah, jangan  mangapik daun kunyik”. Itu sudah selesai.

Bagaimana GMM sekarang dan ke depan? Apa  capaian ilmu pengetahuan mereka. Bagamana merebut kepakaran . Bagaimana kemahiran dan keahlian yang harus wujud pada diri mereka?

Maka muncul nama yang juga ratusan kalau tidak ribuan keturunan Minang yang berhasil menjadi “the top” di bidangnya.

Cuma mereka lebih banyak hidup, berprofesi, menjadi tokoh di luar Sumbar.  Politisi dan kritikus  nasional yang vocal.

Eselon atas di  kementerian, komisaris dan direksi BUMN, aktivis YouTuber, Podcast, Content Creator, Webmaster dan pegiat ekonomi digital, banyak “urang awak”.  Diperkirakan ada  20 persen lebih mereka yang keturunan Minang.

Politisi Minang Senayan, sukses menjadi representasi  dari 33 Provinsi Inonesia lain. Tragisnya, bahkan ada beberapa yang pernah mencalonkan diri di Sumbar tak beruntung. Mereka sukses di luar sana. Tentu kerisauan JK yang sering menyentil kini kurangnya muballgh kondang yang kurang dari Minang, perlu kita renungkan pula.

Oleh karena itu mempersempit generasi muda Minangkabau dengan yang hanya lahir, hidup, belajar dan berprofesi di Sumbar, mungkin kurang relevan.

Ketiga, masa depan generasi muda Minangkabau itu, bukan Sumbar . Lapangan mereka itu Indonesia dan dunia. Akan tetapi apakah Sumbar harus  biasa-biasa saja?

Agaknya  ini yang hendak dijawab FGD kemarin itu. Berapa banyak keberhasilan lulusan SMA dan Madrasah di Sumbar yang tembus masuk 10 rangking PTN/PTS terbaik pada satu dekade terakhir? Berapa banyak yang tembus kuliah di Universitas ternama di 5 Benua di dunia?

Lebih dari itu, dalam keberagamaan dan ilmu agama seberapa banyak generasi muda Sumbar yang sedang dan siap menjadi ulama hebat, pakar dan teladan umat? Tentu kerisauan JK Wapres 2004-2009; 2014-2019, sumando kita yang sering menyentil  muballgh kondang yang kurang di Jakarta dari Minang, perlu kita renungkan pula.

Ada suara bahwa  kualifikiasi merka tidak harus selalu dikaitkan dengan Buya, Inyiak dan Syekh zaman dulu. Bagaimana sosok mereka itu kini dan ke depan?

Nara sumber mengajukan beberapa alternatif. Sebagian besar tentang skill yang dibutuhkajn zaman ini. Di samping hard skill (piranti keras) lebih-lebih lagi soft skill (piranti lunak).

Banyak pakar  menayangkan “21st Century Skill” memerlukan 17 kemampuan dan kompetensi. Itu yang klop untuk suksesnya seseorang  masuk dunia kerja sekaligus menjadi umat dan warga bangsa yang baik.

Prof. Musliar menawarkan 9 kompetensi kemampuan masa depan dimaksud. Berkomunikasi baik dan produktif. Berpikir kritis dan jernih. Menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Mampu hidup dalam masyarakat yang mengglobal. Mampu mempertimbangkan segi moral satu permasalahan.

Selanjutnya, mampu mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda . Memiliki minat luas dalam kehidupan. Memiliki kesiapan untuk bekerja. Memiliki kecerdasan, kreativitas sesuai dengan bakat-minatnya

Ilustrasi foto pernikahan GMM 2022 (Dok Internet)

Hanya 5 atau 6 yang hard skill dari 17 item di atas tadi yang perlu sekolahan. Selebihnya datang dari rumah tangga, lingkungan dan masyarakat.  Soft skill yang intinya karakter, akhlak serta kondisi kejiwaan dan budaya lebih menentukan.

Kerja keras, stabilitas dan suasana hati. Bekerja di tenggat waktu terbatas dan di bawah tekanan. Dan sekarang generasi milenial lebih bebas melompat dari satu profesi ke yang lain.

Mereka mampu bekerja simultan, multi-tasking karena lancar ber-IT dan bergital. Waktu, ruang dan suasana tidak lagi menjadi kendala. Simultan nonton YouTube, Podcast, stream-line FB, IG, Tiktok. Dengar digital musik yang ribuan aplikasi dan  template. Mereka bisa menjadi content-creator, webinar-daring, diskusi, transaksi, order apa saja dan mengerjakan apa saja.

Mereka menjadi mandiri, individualis sekaligus komunal dan kerjasama-kolegial. Meski tak bersua fisik, tetapi dalam dunia meta verse ini mereka bermitra dan berkolaborasi.

Meskipun begitu,  tetap  terpenting  penguasaan sains-ilmu pengetahuan sejalan dengan  kokohnya akidah dan ibadah,  keberagamaan, karakter dan budaya menghadapi lingkungan dan perubahan.  

Strategi, program dan agenda itu semua tadi, sekarang dan ke depan adalah tergantung kita bersama. Mari mengingat firman Allah swt,

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (QS, Al-Nisa,4:9)”

Ini yang harus kita jawab. Mendidik generasi taqwa, unggul serta berkarakter benar dalam kata dan perbuatan. Dan itu tak cukup hanya dengan FGD, seminar, diskusi yang berulang. Apa lagi hanya sekali. Wa Allah a’Lam. ***

(Shofwan Karim adalah Ketuan PWM dan  Dosen PPs UM Sumbar)

Andalan

Paradoks Populisme Eksklusif-Inklusif

Paradoks Populisme Eksklusif-Inklusif

Oleh Shofwan Karim

Istilah populisme ekslusif (Exclusive Populism) di dalam wacana tulisan ini  adalah diksi pinjaman dari Rober W Hefner (2016).

Guru Besar Universitas Boston ini menggambarkan era Donald Trump (DT), Presiden Amerika 2014-2018. DT terkenal populis atau berpihak kepada rtakyat dan popular karena teriakan dan  programnya yang menolak pihak lain. Kini menjadi kenangan.

Pendahulu Joe Biden ini  memainkan isu sensitif. Seperti Islamofobia, anti imigran, anti Meksiko dan   Latino. Pada Tahun 2017 DT  melarang rakyat 7 negara muslim masuk Amerika. Ke-7 negara itu adalalah  Iran, Irak, Suriah, Yaman, Sudan, Somalia dan Libya.

Untuk meredam masuknya imigran dari Meksiko dan Latin Amerika , DT pada  Tahun 2017  juga meminta senat Amerika mengesahkan rencana pembangunan tembok raksasa pembatas antara Amerika dan Meksiko.

Bagi kalangan tertentu di Amerika, DT sangatlah popular. Terutama dari kalangan pendukung Partai Republik, dari mana DT berasal. Seorang  presiden terkaya Amerika 2,5 abad ini.

Partai Republik dengan ideologi konservatisme  sangat kaku terhadap yang berbau asing.

Kunto (2020)  menyebutkan bahwa ada empat pandangan yang dianut oleh konservatisme.

Pertama,  negara harus melindungi warga negaranya dari negara lain secara ketat.

Kedua, konservatisme memuja kebebasan pasar yang sebebas-bebasnya.

Ketiga, konservatisme punya kecenderungan asosiasi kuat dengan agama, terutama nilai-nilai protestan.

Keempat, sangat ekslusif. Dalam arti melindungi total kepentingan negeri dan meniadakan pihak lain atau negeri lain.

Berbeda dengan Partai Republik,  Partai Demokrat dengan ideologi  liberalismenya . Pertama, menganggap bahwa masyarakat tidak perlu terkungkung dengan negara.

Kedua,  berkompetisi dengan negara dan warga negara lain.

Ketiga, tidak perlu ada proteksi total ekonomi yang berlebihan.  Proteksi yang berlebhan itu  akan melemahkan persaingan dan kompetisi di luar negeri.

Dengan ideologi itu tadi, Joe Biden  dianggap  kalangan tertentu lebih rasional, lebih matang,   lebih dewasa, lebih inklusif. Dalam arti lebih menerima keberagaman dengan pihak-pihak lain dengan tetap melindungi kepentingan negerinya.

Meskipun kedua ideologi tersebut,  sama-sama berdiri pada ideologi kapitalis, namun yang membedakan adalah konservatisme dan liberalismenya atau eksklufisme dan inklusifisme tadi.


Teori Hefner di atas mungkin dapat dilekatkan kepada hal yang berbeda dalam konten yang sama kepada isu lain di negeri kita.

Misalnya populisme  ekslusif  dan populisme inklusif di Indonesia. Ada kalangan yang populer karena eksklusifisme. Populeritas yang berdasarkan ketidak bepihakan kepada pihak lainnya. Bahkan menyakitkan. Sebaliknya adalah populisme yang rasional, lebih santun serta inklusif tehadap pihak lain.

Pada beberapa  kasus misalnya para “buzzer” dan  “influencer”. Buzzer (B. Inggris) bisa disebut  lonceng, alarm atau kentongan . Ia berfungsi untuk memanggil, memberitahu dan mengumpulkan orang untuk melakukan sesuatu.

Akhir-akhir  ini “buzzer” juga disebut lebih halus dengan kata “influencer”. Subyek yang mempengaruhi. Membuat sesutu menjadi “trending” atau “trend setter”.

Kedua kosa kata itu menjadi konten dominan di media sosial dalam berbagai variasi.

Akan tetapi penggunaannya, untuk buzzer lebih kepada isu dan kepentingan politik menumbuhkan populisme kelompok, partai politik atau tokoh.

Sementara influencer biasanya lebih kepada tujuan komersial, bisnis, ekonomi dan pemasaran. Baik dalam bentuk opini, tayangan iklan  iPod, YouTube, IG, FB, LinkdIn dan lainnya.

Bila menimbulkan kontra produktif untuk kemaslahatan umat, bangsa,  negara dan  kelanjutan generasi, maka hal itu dapat dikategorikan kepada buzzer dan  influencer katgori populisme eksklusif.

Akan tetapi bila diperkirakan  sesuai dengan arus utama yang  normatif dan positif bagi mayoritas akal sehat, budaya dan ketinggian budi, inilah yang diharapkan menjadi populisme inklusif. Maka di situlah makna QS, Al-Anbiya, 21: 107, “Dan tidak Kami utus engkau ya Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”

Bukan paradoks populisme ekslusif-inklusif. Tidak mengandung kontradiksi terhadap kebersamaan. Sebaliknya menjadi kentongan untuk harmonisasi dan kerukunan.

Wa Allah a’lam bi al-shawab. Dan Allah Maha Tahu apa yang sebenarnya. ***

(Shofwan Karim., Ketua PWM, Dosen PPs UM Sumbar dan Ketua Umum YPKM)tua Umum YPKM)

Sudah tayang di Harian Singgalang versi cetak 3/2/2022.

Andalan

Di tengah Emak Tercinta Hj . Rohana Ibrahim yang Mendidik dengan hati, Jiwa dan ikhtiar Bersama Isteri yang Kokoh dan Setia Mengharungi Hidup Sejak 25 November 1977

Sejarah Singkat UM Sumbar

Sejarah UMSB dan Bangunan Kampus 1 Padang

H. Syahruji Tanjung Ketua BPH menyaksikan Rektor Drs. H. Shofwan Karim, B.A., M.A. menandatangani dokumen Pewisudaan Sarjana UMSB tahun 2005

Rabu, 26/1/2022.

Universitas Muhammadiyah Sumbar disingkat mula berdiri UMSB dengan Rektor (1985-1988)  Drs. Ec. H. Gusman Gaus. Singkatan itu berubah menjadi UM Sumbar th 2019 Rektor semasa Rektor Dr. Riki Saputra, M.A.

Pada awalnya UM Sumbar merupakan perubahan bentuk dari gabungan (merger) beberapa Sekolah Tinggi Muhammadiyah yang mulai berdiri di Sumatera Barat pada Tahun 1955.

Penggabungan Sekolah Tinggi Muhammadiyah di Sumatera Barat, di antaranya adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Padang Panjang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bukittinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Teknik (STIT) Muhammadiyah Bukittinggi, Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) Muhammadiyah Payakumbuh, dan Akademi Manajemen (AMA) Muhammadiyah Padang.

Dr. Riki Saputra, M.A. (36 Th) Dilantik sebagai Rektor UM Sumbar 2019-2023 oleh Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Prof. Dr. Lincolin Arsyad, 8 Februari 2019.

Cikal bakal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, resmi berdiri pada tanggal 18 November 1955, ditandai dengan diresmikannya Fakultas Falsafah dan Hukum di Padang Panjang oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah AR. Sutan Mansur. Rektor pertama adalah Dr. H. Ali Akbar dan sebagai Dekan adalah Drs. Danuhusodo, kemudian dilanjutkan oleh Mr. Ezidin. Fakultas ini sekaligus menandai berdirinya Universitas Muhammadiyah pertama di Indonesia.

Pada tanggal 1 September 1964 berdiri Akademi Kulliyatul Muballighin di Padang Panjang, sebagai Dekannya Drs. Djama’an Shaleh. Pada tahun 1965 ditingkatkan statusnya dan berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah sebagai Dekannya Buya H. Haroun El- Ma’any. Fakultas ini sempat punya cabang di Medan yang diresmikan pada tanggal 11 Pebruari 1973. Pada tahun 1964 berdiri Akademi Niaga di Bukittinggi. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1965 ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Selanjutnya, ada tanggal 18 November 1965 berdiri Fakultas Adab di Padang yang terdiri dari dua jurusan yaitu Jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dengan Dekannya adalah Drs. Nur Anas Djamil. Fakultas ini hanya eksis selama satu tahun yaitu sampai 10 Desember 1966 dan kemudian terjadi kefakuman.  Berdasarkan kondisi demikian, maka  pada Musyawarah  Wilayah Majelis Tarjih tanggal 27 April 1967 Fakultas Adab tersebut berganti nama menjadi Fakultas Syari’ah dengan mahasiswanya berasal dari mahasiswa Fakultas Adab Jurusan Bahasa Arab. Dekan pertama yang menjabat adalah H. Darwas Idris, yang pada waktu itu menjabat Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumatera Barat.

Seiring dengan itu, pada tahun 1966 tepatnya tanggal 20 Agustus 1966 didirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Bukittinggi. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1967 juga didirikan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Solok. Namun, karena berbagai faktor di antaranya kurang mendapat dukungan maka Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat di Solok digabungkan dengan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang ada di Bukittinggi dengan Dekan pertamanya adalah Firdaus SH.

Pada tahun 1967 itu juga tepatnya tanggal 16 Maret 1967 berdiri pula Akademi Teknik di Sawah Lunto dengan Dekannya adalah Ir. Atmoso Suhud. Namun, pada tanggal 30 Mei 1968 fakultas tersebut terpaksa ditutup karena kurangnya peminat serta kesulitan lainnya.

Dua tahun setelah itu, tepatnya tanggal 20 Desember 1969 berdiri Fakultas Tarbiyah di Padang Panjang dengan Dekan pertamanya adalah H. Haroun El-Ma’any. Pada tahun 1976 STIE Muhammadiyah berubah menjadi Akademi Manajemen dan Akuntansi (AMA).

Tahun 1983 tepatnya tanggal 5 April 1983 berdiri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Padang Panjang  yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dipimpin oleh Dekan Drs. M. Kadir.

Setahun setelah itu, yaitu pada tanggal 23 Juni 1984 berdiri Fakultas Teknik yang berlokasi di Bukittinggi dengan Dekan pertamanya adalah Ir. Lukman HB. Berdirinya fakultas ini tidak terlepas dari keberadaan dan mata rantai dari Fakultas Teknik yang sudah ada sebelumnya di Sawah Lunto tersebut.

Seiring dengan itu, pada tahun 1984 itu juga berdiri Fakultas Pertanian di Payakumbuh  dengan Dekannya Ir. Ismail Nur Dt. Rajo Imbang. Selanjutnya dengan SK Menteri P dan K No.0125/0/1985 tanggal 13 Maret 1985 semua Sekolah Tinggi dan Akademi Muhammadiyah yang ada di wilayah Sumatera Barat bergabung menjadi Universitas  Muhammadiyah Sumatera Barat.

Setelah Gusman Gaus, Rektor berikut adalah Dr. Azmi (1989-1994). Dr. Chatlina Said (1994-1989). Dr. Hermansyah Aziz (19989-2001). Drs Shofwan Karim, MA, Pj Rektor (2001-2002). Dr. Ardinis Arbain, Rektor (2002-2004). Drs. Shofwan Karim, M.A., Pj Rektor (2004-2005) dan Dr.  Drs . Shofwan Karim, B.A., M.A  Rektor 2006-2013. Dr. Bustanuddin Agus, M.A, Rektor (2013-2014). Dr. Novelti Muis, M.Pd Rektor (2014-2019). Dr. Riki Saputra, M.A. (2019-sekarang).

Kampus di Padang dibangun selama 1991-1994. Kemudian di bagian depan dari luas lahan 5,9 hektar itu dibangun Masjid Cahaya Rohani yang diresmikan th 1995 oleh Gubernur Hasan Basri Durin.

Masjid ini dibangun sepenuhnya atas wakaf keluarga Bp Boejang. Satu keluarga wiraswasta yang cukup ternama masa itu. Salah satu putra beliau yang belakangan menjadi Direktur Utama Perusahaan Baja Cilegon. Belakangan beberapa kali perbaikan terus dibantu keluarga ini.

Kembali ke akademik, kemudian bertambah pada tahun 1996 di Padang dg berdirinya Fakultas Kehutanan dengan Dekannya adalah Dr. Ir. H. Ardinis Arbain.

Pada tahun 2002/2003 didirikan pula Program Pasca Sarjana dengan Program Studi Ilmu Agama Islam memiliki dua Konsentrasi yaitu Pendidikan Islam dan Hukum Islam dengan Direktur Prof. Dr. H. Nasrun Harun, MA.

Tiga tahun setelah berdirinya Pasca Sarjana, yaitu  tahun 2005 di Bukittinggi berdiri Fakultas Kesehatan dan MIPA dengan Program Studi Manajemen Rumah Sakit, Ilmu Keperawatan yang berdiri pada tanggal 16 Agustus 2007 dan bulan berikutnya ditambah dengan program studi Kebidanan yang berdiri pada tanggal 30 April 2007 dengan Dekan pertamanya adalah Mursyid SKM,MMR.

Pada tahun 2005/2006 diadakan Program Mahasiswa Kader Muhammadiyah di Fakultas Agama Islam sistem Asrama terpisah Putra-Putri.

Awalnya yg asrama putrì Sewa di dekat Kampus 1 Padang kemudian di Eks Sekolah SPG Aisyiah Ulak Karang. Lalu dibangun Asrama Putri dua bangunan di belakang kantor Pasca.  

Bekas labor Fakultas Teknik yg kembali menyatu ke Bukittinggi diubah status menjadi asrama putra mahasiswa kader.

Pada 2007 berdiri berdiri Maahad Zubir bin Awam kerjasama PWM-PWA-UMSB dan Yayasan Kebajikan Muslim  Asia Tenggara , Asian Muslim Charity Foundatio (AMCF).  

AMCF membantu membangun gedung kuliah dan kantor Mahad 730 Juta dan swadaya UM Sumbar 520 juta. Gedung berlantai 2 senilai 1 Milyar 250 juta selesai pertengahan 2011. Gedung yang terletak di sudut antara gedung utama dan Pascasarjana itu kini menjadi tempat kuliah Pascasarjana. Pada tahun 2021 kerjasama dg AMCF selesai. Studi Bahasa Arab menjadi Prodi di FAI.

Ma’ahad tadi setara D2 . Selama 2 tahun takhassus Lughatul Arabiyah wa Dirasatul Islamiah. Mahasiswi diasramakan menyatukan dengan mahasiswi kader di atas tadi. Belakangan Asrama Putrì 2 dan Asrama Putra diruntuhkan diganti dg Rusunawa Unires proyek Kementerian PUPR pada tahun 2018.

Berdiri berikutnya Program  Studi Usaha Perjalanan Wisata dan Perhotelan pada tahun 2008 berada di bawah Fakultas Ekonomi dengan Ketua Prodi Wirnita Eska, Amd.Par. S.Pd. MM yang semula berlokasi di Padang. Kemudian pada tahun 2010 menjadi Fakultas Pariwisata di Bukittinggi.

Pada tahun 2013 yang lalu, izin Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris keluar izinnya, yang diurus oleh Dekan pada waktu itu Dra. Novelti, M.Hum sebagai ketua Program Studi yaitu Drs. Gusmaizal Syandri, M.Pd.

Hasil editing dari,

https://umsb.ac.id/berita/info/49-sejarah

Akses, 26/1/2022 pk 06.54

H. BASRIL DJABAR: TERBEBAS DARI RAYUAN POLITIK UNTUK KEKUASAAN

Oleh Shofwan Karim

Menulis tentang seorang tokoh “beken” tentu banyak dimensi yang saling berhimpitan . Didalam khazanah intelektual dan hati nurani, dimensi ketokohan seseorang itu sulit dijelaskan dengan kata dan kalimat atau diksi tulisan.

Akan tetapi kata dan kalimat adalah sarana yang tak bisa dikesampingkan ketika seorang tokoh mau dibicarakan. Seorang tokoh bukan karena ditokohkan, apalagi melalui proses formalitas dan pabrikasi birokrasi, produk publikasi media dan wacana politik.

Di dalam sejarah Minangkabau klasik dan modern, hampir tidak ada tokoh-tokoh besar masa lalu menjadi tokoh karena semata-mata dipilih dalam Pemilu. Mereka berjuang dengan suka dan duka. Bahkan kadang-kadang dengan airmata dan pengorbanan jiwa.

Sebutlah Dr. H. Abdul Karim Amarrullah, Dr. Abdullah Ahmad, Syekh Djamil Djambek, Syekh Sulaiman Al-Rasuli, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Inyiak H. Agus Salim, Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Yamin, Buya HAMKA, Pak Natsir, Chatib Sulaiman, Bagindo Aziz Chan, Rohana Kudus, Encik Ramah Elyunusiah, Rasuna Said dan seterusnya.

Ketokohan mereka bukan saja setelah mereka menjadi ulama dan pejuang Islam, menlu, wakil presiden, menteri pengajaran, ulama dan pujangga serta perdana menteri, ideolog, pejuang dan pendidik. Mereka menjadi tokoh sejak dari muda, terus beringsut ke masa dewasa, tua bahkan setelah wafat pun mereka masih mendapat legitimasi sebagai seorang tokoh. Mereka menjadi bjah hati dan bjuah tutur publik.

Legitimasi ketokohan, mereka sandang bukan instan tetapi dalam proses yang panjang, alami dan bertahap sehingga sampai ke puncaknya. Dewasa ini terjadi pergeseran.

Kebanyakan tokoh kita, lahir dari karbitan. Di antaranya adalah hasil modifikasi demokrasi setelah era reformasi. Mereka yang tadinya tidak “apa-apa” dan tidak “siapasiapa”, tiba-tiba saja menjadi tokoh “popular” karena daur politik.

Ada sedikit modal, ikut partai dan kalau nasib baik terpilih menjadi anggota legislatif. Atau ada sedikit isi pundi dan modal sosial, ikut pemilihan kepala daerah. Maka jadilah ia pimpinan eksekutif. Nanti, bila selesai pengabdiannya di legislatif dan eksekutif itu, maka ia kembali menjadi orang biasa. Tidak ada buku yang ditulis, tidak ada kenangan hidup yang melekat di hati masyarakat dan tidak ada bekas ketokohan yang dikenang.

Masih syukur dan ini boleh sedikit pengecualian. Di antara mereka yang duduk menjadi tokoh sebagai hasil karbitan tadi mencoba menempa diri. Mereka yang tadi tidak pandai berpidato, karena sudah sering tampil, maka karena “belajar” sambil “bekerja” , sekarang sudah hebat. Berpidato sudah tidak lagi terikat kepada naskah atau teks yang ditulis oleh orang lain. Mereka yang pendidikannya “apa adanya”, maka dengan segala perjuangan yang keras dan liku-liku kehidupan serta disela kesibukan, mereka sekolah atau kuliah eksekutif sore dan malam, akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan starata tertentu.

Mereka yang temasuk kategori ini, adalah tokoh yang perlu diberi apresiasi dan menerima rasa hormat. Apalagi mereka mengembangkan sayap pemikiran, koneksi dan jaringan serta selalu memperkuat tali sitaturrahim secara vertikal, ke tingkat national, dan global serta secara horizontal ke masyarakat dan ummat di wilayah ini.

Kiprah mereka menjalin komunikasi dan dengan itu semakin memperkuat ketokohannya, bolehlah dianggap sebagai fenomena modern ketokohan di masyarajat yang tengah berubah ini. Mereka adaptif dengan perubahan yang positif. Mereka adalah harapan yang telah mengubah angan-angan menjadi realitas bahwa kita tetap mempunyai tokoh yang “ mumpuni’ dan boleh jadi tokoh ini suatu waktu menjadi tokoh kharismatis dan rasional.

Kalaulah tidak melampaui, paling tidak mereka mampu mengiringi tokoh besar kita di masa lalu. Berdasarkan sketsa di atas tadi, pertanyaan yang muncul tentu, bagaimana dengan tokoh kita yang satu ini, H. Basril Djabar (HBD) atau kebanyakan kita memanggilnya Uda Bas.

Sebelum menjawab pertanyaan ini, penulis ingin menggambarkan terlebih dulu pengalaman bersama Uda Bas. Penulis mengenal tokoh kita ini sekitar tahun 1970-an. Waktu itu karena Mingguan Singgalang menjadi Harian Singgalang telah mendongkrak namanya di tengah masyarakat. Begitu pula lantaran kiprahnya di dunia usaha dan bisnis, menambah semarak wibawa dan kharismanya di dunia yang satu ini.

Oleh karena ingin mengembangkan kekuatan intelektualitas dan kecendekiawanan diri, lebih-lebih karena alasan kehidupan dan ekonomi, Penulis mulai mengirimkan pikiran dalam tulisan ke Koran ini.

Sejak itu Penulis mulai sering bertemu, bercakap-cakap dan merasa dekat dengan keluarga besar Singgalang . Mereka di antaranya adalah Chairul Harun, Muchlis Sulin, M. Jusfik Helmi, AA Navis, Hamid Djabar, Wisran Hadi, Abrar Yusra dan seterusnya generasi sesudah Inyiak Nasrul Sidik, Nazif Basyir dan Salius St. Sati. Begitu pula generasi belakangan seperti Adi Bermasa, Darlis Syofyan, Fachrul Rasyid HF, Indra Nara Persada, Hasril Chanigo, Khairul Jasmi dan seterusnya.

Apa lagi di tahun 1980-an penulis diberi kolom dua kali dalam sepekan di halaman satu, Selasa dan Jum’at di bawah tajuk “Bukan Sekedar Perintang Waktu” dan bila Ramadhan datang, menulis pada kolom” Menunggu Beduk Berbuka”.

Waktu itu penulis diangkat sebagai Editor Tamu pada harian ini. Honor tulisan dari Singgalang telah berjasa membayar biaya kelahiran putri Penulis dari sebuah rumah bidan di sebuah jalan di kota ini pada tahun 1983.

Di ujung 80-an dan awal 90-an, kaena melanjutkan kuliah di Pascasarajana IAIN (sekarang UIN) Jakarta, Penulis bahkan menjadi koresponden tetap Singgalang di Jakarta. Karena itu hampir tiap minggu bertemu dengan Uda Bas di Kantor Singgalang di Jakarta bersama Kepala Perwakilan Singgalang Suparto HR.

Di samping merasa dekat dengan Uda Bas, penulis menjadi lebih dekat lagi di tahun 1980-an dan 1990-an itu dengan adiknya H. Bahrum Yonda Djabar. Dengan yang terakhir ini penulis sama-sama pengurus KNPI Sumbar, AMPI bahkan belakangan GOLKAR.

Pada waktu di KNPI, bahkan Penulis dan Uda Yonda dikirim menjadi utusan Pemuda Indonesia ke Sidang Umum PBB pada Youth Assembly di New York, AS tahun 1988. Sebelum sidang dan sesudahnya kami berdua mengunjungi beberapa negara di Asia dan negera bagian di AS seperti Hawai dan California. Sesudah itu kami dari New York tebang ke Amsterdam dan mengunjungi negara Benelux (Belgia, Netherland dan Luxemburg). Belakangan penulis dan Da Yonda, duduk di DPRD Provinsi Sumbar hasil Pemilu 1992 sampai 1997.

Penulis semakin merasa dekat dengan Uda Bas sejak kami sama-sama menjadi Dewan Komisaris PT Semen Padang, sejak Oktober 2005 bersama Letjen (Purn.) H. Muzani Syukur, Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH dan Dr. Ir. Imam Hidayat.

Pada ulang tahun Uda Bas 21 April 2008, Penulis merasa tersanjung atas suatu pristiwa yang mengharukan tetapi menggembirakan. Waktu itu Uda Bas rela tidak berada di samping semua sanak keluarga dan anak-anaknya, tetapi bersedia datang ke acara promosi Doktor Penulis di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selesai promosi kami mensyukurinya sekaligus merayakan ulang tahun Uda Bas yang ke 65 di Wisma Syahida UIN tadi bersama sekitar 200 orang undangan dari Sumbar, Jakarta dan Yogyakarta. Sesuatu yang tak ada bandingannya bagi Penulis. Merayakan ulang tahun Uda Bas sekaligus selesainya pendidikan S.3/Doktor penulis yang cukup lama sekitar 16 tahun. Itu pun setelah berkali-kali diberi peringatan keras oleh Direktur Pascasarjana UIN SH Jakarta Prof. Dr. Azyumardi Azara, M.Phil., M.A., C.B.E.

Kembali ke soal ketokohan dan kemimpinan terdahulu, menurut pengamatan penulis maupun berdasarkan pergaulan langsung, Uda Bas masih bertahan dengan pola lama kepemimpinan masyarakat.

Secara alamiah dimulainya kepemimpinan itu di bisnis, kemudian menjalar dan simultan dengan dunia media. Secara bersamaan juga sebagai pemimpin masyarakat yang aktif di sekitar 30 organiasi profesi, yayasan, organisi social, dan kemasyarakatan di tingkat lokal dan nasional.

Akan banyak pertanyaan, mengapa Uda Bas tidak mengembangkan ketokohannya ke spektrum politik. Padahal fenomena mutakhir setelah era reformasi 1998 sampai sekarang, terjun ke dunia politik adalah menggiurkan dan amat prospektif untuk kehidupan dan mengembangkan ketokohan serta kepemimpinan.

Seingat penulis, Uda Bas sudah pernah menjadi penasihat Golongan Karya di Kota Padang di masa lalu. Sekarang di tengah puluhan organisasi social kemasyaratakan dan professional tadi Uda Bas juga pernah Ketua Dewan Penasihat Partai GOLKAR Provinsi Sumatera Barat. Sekarang Uda Bas menjadi penasihat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar 2015-2022.

Setahu Penulis, Uda Bas tidak pernah menjadi anggota dan pengurus partai sejak muda sampai sekarang selain GOLKAR. Artinya, Uda Bas tidak pernah tergiur untuk pindah-pindah atau loncat-loncat partai. Alasannya, cukup transparan.

Agaknya di antara alasan itu, Uda Bas menajadi aktivis, penasihat dan pembina partai bukanlah lantaran haus kekuasaan atau ingin memenangkan sebuah kursi politik. Pada pemahaman penulis, Uda Bas masuk partai itu seakan sama saja baginya dengan masuk ke organisasi social, masyarakat dan professional yang dia geluti yang lain tadi sejak masa mudanya sampai hari ini.

Akan tetapi sebuah budaya pluralitas politik telah dipupuk Uda Bas dalam keluarganya. Semenjak wafatnya ayahanda H. Marah Djabar dan Ibu Hj. Hafsah, Uda Bas adalah patron utama, sekaligus mungkin “role model” dalam keluarga ini.

Maka adalah atas restu Uda Bas agaknya di dalam keluarga ini ada sejumlah politisi yang berhasil lolos ke kursi politik dari berbagai partai politik. Adiknya H. Bahrum Yonda Djabar, S. IP duduk di kursi DPRD Sumbar (1992-1997 dan 2004-2009) melalui Partai GOLKAR.

Adiknya yang lain H. Dasrul Djabar duduk di kursi DPR RI dari Partai Demokrat—konon sangat dekat dengan Presiden SBY waktu itu. Dan menantunya H. Fetris Oktri Hardi, SE, SH., M. Si, duduk di kursi DPRD Provinsi Sumbar dari Partai Persatuan Pembangunan.

Sebuah “orchestra politik” yang harmonis agaknya hidup subur dalam keluarga ini. Walaupun demikian untuk dirinya sendiri, Uda Bas kelihatannya tidak tertarik untuk ikut merebut kursi politik melalui Pemilu. Maka kalaupun Uda Bas menjadi Ketua Dewan Penasihat Partai GOLKAR Sumbar, agaknya itu baginya hanya suatu keikhlasan dalam mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk ummat dan bangsa dalam arti yang lebih luas.

Dalam arti yang lebih sempit adalah untuk komunitasnya di ranah dan rantau Minang . Dengan kata lain, Uda Bas, terbebas dari rayuan politik untuk kekuasaan. ***(shofwan.karim@gmail.com)

#Imeskafam#MuhammadiyahSumbar#Singgalang#BasrilDjabar#Shofwankarims

Kajian Ramadhan-1 1443-2022

www.facebook.com/100014738113885/posts/1327808481053743/

Masyakat Madani, dari Wako ke Gubernur?

Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Buya Shofwan Karim Elhussein (Foto: Dok. Istimewa)

Oleh: SHOFWAN KARIM

Pada 25 Februari 2021 menggelora progam100 hari Mahyeldi-Audy. Beberapa saat setelah dilantik menjadi Gubernur-Wagub Sumbar, 2021-2024 itu beberapa komitmen telah digaungkan.

Intinya, keduanya ingin membangun masyarakat Sumatra Barat madani. Tak lama lagi, 25 Februari 2022 ini menjadi ulang tahun pertama, semangat dan agenda itu berjalan.

Kini, Mahyeldi-Audy menunjukkan keseriusan dan komitmen yang tinggi. Keduanya membentuk susunan Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM). Selain Gubernur-Wagub, Mahyeldi-Audy sebagai Pengarah, ada 14 Anggota Tim Pelaksana dengan Sekretariat adalah Bappeda Provinsi Sumbar.

Ke-14 Tim Pelaksana dimaksud yaitu, Tijas Utomo, S.E., Akt., M.B.A., Ph.D; Miko Kamal, S.H.H., L.L.M., Ph.D., Drs. Sudarman, M.A., Dr. Ir. Hidayat, S.T., M.T., I.P.M., Ir. Djoni., Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., Yosrizal, S.T., M.T., Ph.D., Syariuf Maulamna, S.Sos.I.; Hamdanus, S.Fil.I., M.Si.; M.Zuhrizul, S.E., M.Lt.; Maksun Jatmiuko, S.E., M.M.; Muhammad Irfan, S.E., M.Si.; Mulyadi Muslim, L., M.A.; Nikki Lauda Hariyona, S.Ikom., M.Sc.

Ketika masih Wako Padang, Mahyeldi sudah menyebut juga pembangunan masyarakat madani. Itu artinya, ketika menjadi Gubernur, Mahyeldi bertekad memperluas dan memperdalam program ini. Kini Gubernur-Wagub dengan TPSM, sedang kebut program demi kepentingan umat dan masyarakat provinsi ini.

Sebelum menyauk lebih dalam , pembangunan Sumbar Madani yang dimaksudh Gubernur-Wagub dan TPSM, ada baiknya kita ikhtisarkan secara sepintas apa yang pernah menjadi konsepsi dalam sejarah pemikiran tentang masyarakat madani tersebut.

Civil-Society atau Masyarakat Madani?


Istilah civil society pertama kali dikemukakan oleh Cicero (104-43 SM) dalam filsafat politiknya societies civilis (Raharjo , 1997). Artinya masyarakat-kewargaan atau masyarakat sipil. Menurut orator Yunani itu, civil society merupakan gambaran komunitas politik yang beradab .


Ia mencontohkan masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility (kewargaan) dan urbanity (budaya kota), maka dipahami bukan hanya sekadar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan.
Civil-society, semakin populer sepanjang sejarah.

Filsuf Yunani Aristoteles (384-322 M) berpendapat bahwa masyarakat sipil sebagai suatu sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini mengalami beberapa fase.


Pertama, wacana civil society ang berkembang dewasa ini, merupakan wujud asasi dari masyarakat sipil dari luar, sebagai penyeimbang lembaga negara. Pada masa ini civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

Kedua, pada tahun 1767 Adam Ferguson (1723-1816) mengembangkan wacana civil society, dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Berbeda dengan pendahulunya, filsuf Scotlandia ini lebih menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.


Ketiga, berbeda dengan pendahulunya, pada tahun 1792 Thomas Paine (1737-1809) memaknai wacana civil society sebagai suatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagain anitesis negara. Filsuf Inggris ini bersandar pada paradigma, bahwa peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka, konsep negera yang absah, menurut pemikiran ini adalah perwujudkan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama.


Keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Max (1818-1883 M), dan Antonio Gramsci (1891-1837 M).
Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini kelihatannya sebagai reaksi atas pandangan Paine. Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara.
Pandangan ini, menurut pakar politik Indonesia Ryass Rasyid (73), erat kaitannya dengan perkembangan sosial masyarakat borjuasi Eropa. Pertumbuhannya ditandai oleh pejuang melepaskan diri dari cengkeraman dominasi negara.

Kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859). Bersumber dari pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, ia memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.

Agaknya pada fase kelima inilah civil society sampai sekarang menjadi pilar demokrasi. Seperti disinggung Dewi Fortuna Anwar (64) peran warga sipil ini sebagai advokasi, pemberdayaan dan pengawas jalannya demokrasi (Detik, 2011). Dalam makna mempengaruhi kebijakan public, memberdayakan peran public dan menjadi sosial kontrol di luar parlemen.

Civil society menjadi populer di ujung masa Orde Bariu Indonesia. Sebagai mana di negara mayoritas Muslim, konsep civil society sering dirujuk sebagai inspirasi masyarakat madani.

Masyarakat Madani

Madani terambil dari kosa kata Madinah. Empat belas abad lalu, telah berdiri sebuah masyarakat yang mampu melakukan lompatan besar peradaban dengan berdirinya sebuah komunitas yang bernama Masyarakat Madinah. Negara-Kota (City-State) Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Rasulullah SAW (Umari, 1999) mengubah urat tunggang dan struktur masyarkat Madinah.

Terjadi transformasi radikal dalam kehidupan individual dan sosial. Nabi merombak dan mengubah total nilai, simbol, dan struktur masyarakat yang telah berakar kuat dengan membentuk sebuah tatanan baru yang berlandaskan pada persamaan dan persaudaraan.

Bentuk masyarakat Madinah inilah, yang kemudian ditransliterasikan menjadi “masyarakat madani. Suatu gugus pradigma tipikal ideal mengenai kosepsi sebuah negara modern yang menjunjung hak-hak sipil, kebersamaan, kebhinnekaan, kebebasan di bawah hukum, berbudaya dan berperadaban, menghomati hak asasi manusia, perempuan, orang tua dan anak.


Masyarakat madani, sering dikonsepsi sebagai aplikasi cerdas dari penerjemahan istilah dari civil society dengan penyempurnaan tegaknya nilai-nilai rububiyah ke-Tuhanan, Allah swt.


Isitilah ini, kemudian digulir ulang oleh Dato Seri Anwar Ibrahim (75) dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta.


Wakil PM Malaysia 1993-1998 itu memberikan inspirasi ke banyak tokoh Indonesia. Apalagi di penggalan akhir dekade ke-3 Orde Baru, ketika masyarakat tokoh sipil Muslim Indonesia yang lama terpinggirkan, mulai dekat pemerintah.


Diawali dengan kelahiran Ikatan Cenekiawan Muslim se-Indonesia, 1990 dengan naikya pamor Habibie, istilah madani menjadi menu utama pada dekde 1990-an itu. Kosa kata Islam dan Syariah mulai lagi bergulir. Lahir Bank Muamalat sebagai Lembaga keuangan-ekonomi Syariah pertama ujung Orde Baru menambah getah perekat masyarakat madani.


Sepanjang 1990-an itu, wacana masyarkat madani bergulir. Mun’im (1994) mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antarindividu, masyarakat, dan negara.


Robert Hefner menyatakan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan  heterogen. Dalam keadan seperti ini masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya, dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan.


Mahasin (1995) menyatakan bahwa masyarakat madani sebagai terjemahan bahasa Inggris, civil society. Kata civil society sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu civitas dei yang artinya kota Illahi dan society yang berarti masyarakat. Dari kata civil akhirnya membentuk kata civilization yang berarti peradaban. Oleh sebab itu, kata civil society dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat kota yakni masyarakat yang telah berperadaban maju dan berketuhanan.


Istilah madani menurut Munawir (1997) sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata.


Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Madjid (1997) kerapkali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.


Hall (1998) mengemukakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu ide, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terjewantahkan dalam kehidupan sosial. Pada masyarakat madani pelaku social akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.


Kembali konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.


Masyarakat madani diharapkan menjadi sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir, berapresi tinggi kepada seni. Melaksanaan kepemerintahan berdasarkan hukum dan tidak karena nafsu atau keinginan individu.


Mereka adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Allah SWT memberikan gambaran oleh beberapa kalangan dirujuk sebagai framing masyarakat madani. Q.S. Saba, 34: 15.


Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.


Di awal abad ke-20 KH Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri Muhammadiyah, 1912 mengguinakan kata maju. Belakangan oleh Muhammadiyah dipahami sebagai aplikasi agama islam yang berkemajuan. Penggunaan akal-pikiran, ilmu-pengtahuan untuk membumikan ajaran Islam. Begitu pula di zaman Abdullah Ahmad Badawi (83) PM Malaysia, 2003-2009 mengumandangkan istilah masyarakat hadhari (bekemajuan)
Lalu, di atas semua uraian tadi, pertanyaannya masyarakat madani yang bagaimana sedang diformat dan dituju oleh Mahyeldi-Audy ?.


Salah seorang TPSM, Miko Kamal (25/1/2022) memberikan kepada Penulis deskripsi singkat dari Perda Np. 6 Tahun 2021 tentang RPJMD 2021-2021. Intinya “Masyarakat Madani di Sumbar yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban.

Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengn pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral”.

Untuk wujudnya Sumatera Barat Madani yang dimaksud, Mahyeldi -Audy mengkontruk misinya: (1)meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing; (2) meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adaiak Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah; (3) meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan; (4) meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital; (5) meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan; (6) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan; (7) mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas. https://sumbarprov.go.id/home/pages/1-visi-dan-misi.html Akses, 20/1/2022.


Dibandingkkan dengan konsepsi awal mulai dari Cicero, Aristoteles, sampai ke Anwar Ibrahim dan Dewi Fortuna Anwar, ada yang tak kelihatan dari visi dan misi Mahyeldi-Audy. Di antaranya yaitu advokasi, pemberdayaan dan pengawasan oleh masarakat madani itu sendiri di luar pemerintahan.


Bagaimana masyarakat sipil membangun masyarakat Sumbar madani sebagai mitra pemerintah, agaknya perlu didiskusikan lagi. Adakah perubahan substansi, konten dan strategi ketika Mahyeldi menjadi Wako dan kini Gubernur?. Wa Allah al-A’lam bi al-Shawab.

*/Penulis adalah seorang Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Dosen PPs UM Sumbar dan Ketua Umum YPKM.

Artikel ini sudah tayang di Masyakat Madani, dari Wako ke Gubernur? – Minangkabaunews.com

%d blogger menyukai ini: